Pantau Flash
Perusahaan Asuransi Mendata Klaim Banjir Jakarta
Kapal Berkecepatan 40 Knot Disiagakan TNI di Pulau Sebaru Jaga WNI
Yasonna Sebut Telah Kantongi Nama Dirjen PAS Baru
Mahfud MD: Tidak Ada Kontradiksi Agama dan Pancasila!
Wakil Presiden Iran Masoumeh Ebtekar Positif Terinfeksi Korona

Guru Besar Hukum Undip: Ironi, Pancasila Tak Terintegrasi dengan KUHP

Guru Besar Hukum Undip: Ironi, Pancasila Tak Terintegrasi dengan KUHP Ribuan mahasiswa melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI menolak pengesahan RUU KUHP dan berbagai RUU yang dinilai kontroversialdi Jakarta, Senin (23/9/2019). (Foto: Antara)

Pantau.com - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Prof Barda Nawawi Arief Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia saat ini belum terintegrasi dengan nilai-nilai Pancasila.

"Ironis, nilai Pancasila tidak diintegrasikan dengan KUHP-nya," kata Barda saat menjadi pembicara dalam Seminar "Urgensi Perwujudan Nilai-nilai Pancasila Dalam Kerangka Pembaruan Hukum" di Semarang, Selasa (19/11/2019).

KUHP warisan Belanda itu, kata dia, tidak mengandung azas kemanusiaan dan keadilan, namun hanya azas legalitas.

Baca juga: Try Sutrisno: Indonesia Bisa Masuk Zaman Zero!

"Oleh karena itu dia (KUHP) tidak bisa memaafkan," kata pakar hukum pidana itu dalam seminar yang diselenggarakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu.

Ia mengambil contoh berbagai kasus tindak pidana yang sangat ringan. "Ambil kapas sisa perayaan panen raya masuk ke Pasal 362, bahkan 363," katanya.

Perbuatan yang sangat ringan, lanjut dia, tetap akan dijatuhi pidana walau hanya didasarkan pada syarat formal, bersifat melawan hukum, serta memenuhi unsur dalam undang-undang. Oleh karena itu, ia mengharapkan terbentuknya masyarakat Pancasila melalui hukum pidana.

Baca juga: Media Asing Soroti (Lagi) Pembahasan RKUHP di Tanah Air

Salah satunya, melalui penerapan RUU KUHP baru yang akan menggantikan KUHP warisan Belanda. Ia menyebut Pemerintah Belanda sudah mengubah KUHP mereka hingga 455 kali. "Kita, baru sekali saja sudah diprotes," tambahnya.

Menurut dia, perlu waktu bertahun-tahun untuk menjadikan KUHP baru ini nanti sebagai "rumah" baru yang ideal, lengkap, dan tidak bermasalah.

"Terima dulu walau tidak sempurna. Kalau ada yang kurang, diperbaiki," pungkasnya.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Widji Ananta
Penulis
Widji Ananta
Category
Nasional

Berita Terkait: