Hakim Vonis Nihil, Jampidsus langsung perintahkan Jaksa Banding

Headline
ANTARA FOTO/Rivan Awal LinggaANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Pantau.com – Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah langsung  memerintahkan Penuntut Umum untuk Banding, terkait perkara dugaan Korupsi Asuransi Jiwasraya dengan Terdakwa Heru Hidayat, Selasa 18 Januari 2022.

Dalam keterangannya, tertulis yang disampaikan Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, upaya hukum Banding  dilakukan atas Vonis Nihil kepada Presiden PT. Trada Alam Minera tersebut.

Ada 3 alasan mengapa Jaksa diminta Bandung ke Pengadilan Tinggi DKI, yakni karena:

1. Putusan Majelis Hakim tidak berpihak dan telah mengingkari rasa keadilan masyarakat yang telah ditimbulkan oleh Terdakwa dengan kerugian negara yang begitu besar sekitar Rp. 39,5 Triliun (dengan rincian kerugian PT. Asuransi Jiwasraya sebesar Rp16,7 Triliun dan kerugian PT. ASABRI sebesar Rp 22,78 Triliun) yang seharusnya bisa dimanfaatkan bagi kepentingan bangsa dan negara, dimana putusan sebelumnya pada PT. Asuransi Jiwasraya, Terdakwa divonis pidana penjara seumur hidup sementara dalam perkara PT. ASABRI yang menimbulkan kerugian negara yang lebih besar, Terdakwa tidak divonis pidana penjara.

2. Apabila Terdakwa dalam perkara PT. Asuransi Jiwasraya mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dan Terdakwa mendapatkan potongan hukuman, maka Terdakwa yang telah merugikan negara sekitar Rp. 39,5 Triliun (dengan rincian kerugian PT. Asuransi Jiwasraya sebesar Rp16,7 Triliun dan kerugian PT. ASABRI sebesar Rp 22,78 Triliun) akan mendapatkan hukuman yang sangat ringan dan putusan tersebut telah melukai hati masyarakat Indonesia. 

3. Bahwa pertimbangan Hakim dalam perkara PT. Asuransi Jiwasraya yang merugikan keuangan negara sebesar Rp16,7 Triliun dihukum seumur hidup sedangkan dalam perkara PT. ASABRI yang merugikan keuangan negara sebesar Rp22,78 Triliun tidak dihukum, artinya Majelis Hakim tidak konsisten dalam pertimbangan hakim terhadap Terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi namun tidak diikuti dengan menjatuhkan pidana penjara

rn

Tim Pantau
Editor
abdan
Penulis
M. Abdan Muflih