Hampir Sempurna! Realisasi Pendapatan Daerah Kalbar 2021 Capai 99,94 Persen

Headline

Pantau – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengatakan pendapatan daerah tahun anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp6,435 triliun. Saat ini sudah terealisasi sebesar Rp6,431 triliun atau 99,94 persen.

“Untuk belanja daerah tahun anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp6,693 triliun lebih dan terealisasi sebesar Rp6,303 triliun lebih atau 94,17 persen,” kata Sutarmidji di Pontianak, Kamis (23/6/2022).

Ia menjelaskan bahwa pembiayaan daerah mencakup transaksi i keuangan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah yang meliputi Penerimaan pembiayaan terealisasi sebesar Rp313,019 miliar lebih atau 100 persen dan pengeluaran pembiayaan terealisasi sebesar Rp55 miliar lebih.

“Sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp386,16 miliar lebih disebabkan antara lain tidak terealisasinya penerimaan PAD sebesar Rp114, 63 milyar lebih, pendapatan transfer melebihi target sebesar Rp112, 601 miliar lebih,” katanya.

Sebagaimana yang dilansir dari Antara, tidak terealisasikannya yang lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp1,678 milyar lebih, tidak terealisasinya belanja dan transfer sebesar Rp389,874 miliar lebih serta terdapat kekurangan penganggaran pembiayaan yang berasal dari Silpa tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp0,62 dikarenakan teknis penganggaran dalam SIPD tidak dapat mengakomodir nilai di belakang koma,” kata Sutarmidji.

Kemudian pihaknya telah menyampaikan Pidato Pada Rapat Paripurna Dalam Rangka Penyampaian Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021 di Balairung Sari Kantor DPRD Kalbar.

“Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang – undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pemerintah Daerah, disebutkan dalam pasal 320 ayat (1) bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK RI paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir,” ungkapnya.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Reporter
Renalya Arinda