Pantau Flash
KPK Tetapkan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Tersangka
Covid-19 RI 16 Oktober: Kasus Positif Naik 997 dengan Pasien Sembuh 1.525
Buntut Kabur Karantina, Polda Metro Jaya Bakal Periksa Rachel Vennya 21 Oktober
Polda Metro Gerebek Holywings Tebet, Ada Ratusan Orang Masih Berkerumun
Jokowi Ogah Manjakan BUMN Sakit: Terlalu Sering Dapat Proteksi, Maaf Enak Sekali

Ibu Kota Baru di Kaltim Bukan Daerah Otonomi tapi Seperti BSD

Ibu Kota Baru di Kaltim Bukan Daerah Otonomi tapi Seperti BSD Ilustrasi Ibu Kota Indonesia (Foto: Pantau.com/Amin H. Al Bakki)

Pantau.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur yang dipilih sebagai ibu kota negara tidak akan menjadi daerah otonomi baru.

"Ibu kota baru ini bukan merupakan daerah otonomi baru dibentuk satu kabupaten atau dibentuk kota madya, tidak. Ini seperti Putrajaya di Kuala Lumpur. Kalau di wilayah kita ya ada BSD," kata Tjahjo di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Baca juga: Yandri Susanto PAN: Ilegal Jika Bangun Ibu Kota Tanpa UU!

Ibu kota baru tersebut, lanjut dia, nantinya tetap menjadi bagian dari Kabupaten Penajam Panser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara. Menurut dia, pemindahan ibu kota baru tidak akan terlalu berdampak bagi Jakarta karena Jakarta tetap akan menjadi pusat perekonomian.

Tjahjo berharap pemindahan ibu kota tersebut akan mengurangi beban Jakarta yang dinilaimya sudah mempunyai berbagai masalah akut.

"Secara prinsip enggak ada masalah karena beban Jakarta terlalu berat. Urusan air bersih saja sudah menjadi problem. Kalau ga salah pusat perekonomian tetap ditempatkan di sini," ujar politikus PDI Perjuangan ini.

Baca juga: Resmi, Surat Pemindahan Ibu Kota dari Jokowi Dibacakan di Rapat Paripurna

Saat ini, kata dia, masih menunggu perencanaan dan proses pembangunan. Kerangka pembangunan ibu kota baru akan ditangani oleh Bappenas secara infrastruktur antara Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara.

"Bagaimana administrasi tata kelola pemerintahan kan Setneg yang mengurus apa fungsi-fungsi kementerian yang akan jalan nanti. Sambil jalan mungkin setelah dua tahun atau setelah tiga tahun proses pembangunan. Ini secara fisik belum," katanya.

Terkait regulasi, pemerintah akan membahas bersama dengan DPR bila undang-undang atau regulasinya perlu direvisi.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Widji Ananta
Penulis
Widji Ananta

Berita Terkait: