Pantau Flash
Anies Kembali Perpanjang PSBB Transisi Jakarta untuk ke-4 Kalinya
Seluruh Peserta Sidang Tahunan MPR RI Wajib Melakukan Swab Test
Kadisparekraf DKI Jakarta Cucu Ahmad Kurnia Tutup Usia
Subsidi Bunga KUR 6 Persen Diperpanjang hingga Desember 2020
Kantor Pusat BMKG Lockdown Usai 31 Karyawan Reaktif COVID-19

Ibu Kota Pindah ke Kaltim, HNW: Selesaikan Dulu Payung Hukumnya!

Ibu Kota Pindah ke Kaltim, HNW: Selesaikan Dulu Payung Hukumnya! Ilustrasi (Foto: Pantau.com/Amin H. Al Bakki)

Pantau.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil memastikan jika Ibu Kota Negara Indonesia akan pindah ke Kalimantan Timur. Menanggapi hal itu Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta jika pemerintah serius pindahkan ibu kota maka yang harus diutamakan saaat ini adalah payung hukumnya.

"Selesaikan dulu payung hukumnya. Kalau kemudian sudah terlalu jauh berjalan, payung hukumnya gak ada," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Baca Juga: Ibu Kota Indonesia Pindah ke Kalimantan Timur

Selama ini Hidayat menilai belum ada langkah pemerintah untuk menyuarakan semangat rencana pemindahan ibu kota ke MPR apalagi ke DPR. 

Menurutnya, jika ibu kota dipindah maka harus ada UUD 45 yang juga ikut diubah yakni terkait dengan pasal 2 ayat 2 di undang-undang dasar, yang menyatakan bahwa MPR bersidang sekurang-kurangnya 5 tahun sekali di ibukota negara.

"Jadi itu terkait undang-undang dasar, dan terkait dengan MPR. Ini juga belum pernah di-sounding-kan ke MPR, di DPR apalagi, rekan-rekan dari Komisi V maupun Komisi II, belum pernah mempertanyakan mana draft kajian undang-undangnya. Sebelum jadi UU, harus ada kajian akademiknya, akademiknya juga belum pernah disampaikan," ungkapnya.

Hidayat justru bersyukur bahwa Presiden Joko Widodo menyampaikan rencana pemindahan ibu kota melalui izin dalam pidato kebangsaannya. Sebab menurutnya jika ingin memindahkan ibu kota harus secara runut dikerjakan.

Baca Juga: Kritik Fahri Hamzah Soal Pemindahan Ibu Kota: Gak Masuk Akal!

"Kalau hanya minta izin ya silakan diusahakan untuk mendapatkan izin. Kalau menurut saya harus diusahakan secara runut, sehingga payung hukumnya kuat di negara hukum Indonesia," tandasnya. 

Tim Pantau
Editor
Adryan Novandia

Berita Terkait: