Pantau Flash
Mantap! DKI Jakarta Catat Angka Kesembuhan Harian Covid-19 Tertinggi
Wagub DKI Jakarta Rangkul Ormas untuk Jaga Stabilitas Ibu Kota, Sebut Bentuk Kolaborasi dengan Pemerintah
Pemerintah Turunkan Harga PCR Rp275 Ribu, Langsung Berlaku Mulai Hari Ini
Ribuan Ormas di Jakarta Deklarasikan Diri untuk Amankan Ibu Kota pada Pemilu 2024
Sah! Harga PCR Resmi Turun Jadi Rp275 Ribu, di Luar Jawa-Bali Rp300 Ribu

JK Isyaratkan Gerindra Lebih Baik Jadi Oposisi Demi Keseimbangan

Headline
JK Isyaratkan Gerindra Lebih Baik Jadi Oposisi Demi Keseimbangan Jusuf Kalla (Foto: Antara/Aprilio Akbar)

Pantau.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Indonesia, sebagai negara demokrasi, perlu memiliki keseimbangan dalam politik dengan adanya oposisi yang berfungsi sebagai pengawas Pemerintah.

Sedangkan saat menanggapi adanya kemungkinan Partai Gerindra masuk ke dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, Wapres mengatakan hal itu harus dibicarakan oleh kedua belah pihak.

"Soal koalisi itu harus ditentukan oleh kedua belah pihak, baik oleh Gerindra apalagi pihak partai pemerintah. Ya nanti dilihat, tapi negeri ini demokrasi, perlu keseimbangan," kata JK, di Jakarta, Jumat (19/7/2019).

Baca juga: Wapres JK Tanggapi Guru Honorer yang Tinggal di Toilet Sekolah, Ini Katanya

Sebelumnya dalam arahan kepada anggota legislatif terpilih dan kader dari Partai Nasdem, JK menekankan pentingnya keseimbangan dalam peran eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Indonesia.

Keseimbangan tersebut dapat dilakukan dengan memberikan kritik dan pengawasan terhadap pemerintah melalui peran oposisi dan parlemen.

"Pemerintah juga bisa salah arah. Jadi mengkritik Pemerintah itu bagian juga upaya kita untuk memajukan bangsa yang seimbang. Tanpa pengawasan kepada Pemerintah, Pemerintah akan mengalami masalah-masalah jangka panjang," jelasnya.

Baca juga: Kunjungi Kantor Wapres, Ma'ruf Amin Dapat Oleh-oleh dari JK

Bagi partai koalisi yang berada di parlemen, JK juga berharap agar tetap melakukan pengawasan dan memberikan kritik yang membangun, meskipun partai tersebut berada dalam lingkup kekuasaan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Sebagai bagian dari koalisi Pemerintah, partai tentu juga harus memberikan dukungan yang baik kepada Pemerintah. Tanpa dukungan itu, tentu sulit Pemerintah berjalan bersama-sama," ujarnya.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Widji Ananta

Berita Terkait: