Pantau Flash
Kasus Positif Korona di Jakarta Tembus 1.000, 126 Orang Tercatat Meninggal
Kasus Pertama! Harimau di Kebun Binatang New York Positif Korona
Bassis Duran Duran, John Taylor Sembuh dari Korona
BMKG Perkirakan Jakarta Akan Diguyur Hujan Hari Ini
Kabareskrim Benarkan Telegram Kapolri Soal Ketersediaan Pangan saat Korona

Jokowi Minta DPR ke Depan Tak Banyak Targetkan Prolegnas

Headline
Jokowi Minta DPR ke Depan Tak Banyak Targetkan Prolegnas Presiden RI Joko Widodo (Foto: Antara)

Pantau.com - Presiden RI Joko Widodo berharap kepada anggota DPR RI periode 2019-2024 tidak membuat target Program Legislasi Nasional (Program) tidak terlalu banyak. 

Hal tersebut disampaikan oleh Jokowi dalam acara Orientasi dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Anggota DPR RI dan DPD RI Terpilih Periode 2019-2024 di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

"Iya, kalau saya kualitasnya yang lebih baik," kata Jokowi usai acara.

Baca Juga: Di Hadapan Anggota Dewan Terpilih, Jokowi Keluhkan Kondisi Ekonomi Global

Menurutnya dengan begitu ke depan regulasi yang ada tidak akan menjadi tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya. Selain itu, jika ada regulasi yang kurang selaras maka ke depan harus bisa diselaraskan.

"Yang kedua supaya tidak tumpang tindih, yang tidak selaras di selaraskan," tandasnya'

Sementara sebelumnya, Di depan Anggota DPR RI dan DPD RI Terpilih Periode 2019-2024, Presiden Joko Widodo mengkritik pembuatan Undang-undang yang masih memakai pola lama dan bertele-tele.

"Sejak zaman orde baru hingga sekarang, yang namanya membuat UU masih bertele-tele. Mohon maaf, saya masih merasakan itu," kata Jokowi 

Baca Juga: Presiden Jokowi Keluhkan Pembuatan Undang-Undang yang Bertele-tele

Jokowi mengatakan bahwa setiap membuat UU atau regulasi antara DPR dan pemerintah diawali dengan pembuatan tim, dibahas dalam dua kali sidang, ada kunjungan kerja dan studi banding, baik di dalam maupun di luar negeri.

"Bagaimana ini bisa cepat, kalau ini masih diteruskan," katanya.

Ia juga mengritik terkait penganggaran setiap tahunnya, yakni dimulai dari penyampaian Nota Keuangan setiap 16 Agustus per tahunnya, selanjutnya pembahasan dengan menteri keuangan di rapat paripurna, kembali ke Komisi dan Badan Anggaran, selanjutnya balik kembali ke paripurna untuk pandangan fraksi-fraksi

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta

Berita Terkait: