Pantau Flash
Presiden Jokowi Kecam Pernyataan Emmanuel Macron yang Hina Islam
1 Tahun Pengabdian, Mendes PDTT Peroleh Penghargaan IPB
FOOD HEROES DAY: Perkuat Inovasi untuk Pahlawan Pangan yang Semakin Tangguh
Depok Kembali Perpanjang Pembatasan Jam Operasional Pusat Perbelanjaan
Wisatawan Reaktif COVID-19 di Bogor Bertambah, dari Jakarta Paling Banyak

Jokowi Minta DPR Lakukan Ini Soal Pro Kontra Revisi UU KPK

Headline
Jokowi Minta DPR Lakukan Ini Soal Pro Kontra Revisi UU KPK Presiden Joko Widodo menjajal mobil Esemka di Solo, Jawa Tengah pada Jumat. (Foto: Antara/Agus Suparto)

Pantau.com - Presiden Joko Widodo berharap agar DPR memiliki semangat untuk memperkuat KPK saat mengusulkan rencana revisi UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Yang jelas saya kira kita harapkan DPR mempunyai semangat yang sama untuk memperkuat KPK," kata Presiden Jokowi di Solo, Jumat (6/9/2019).

Rapat paripurna DPR pada Kamis 5 September 2019 menyetujui usulan revisi UU No 30 tahun 2002 tentang KPK sebagai usulan badan legislatif (baleg) DPR, padahal setidaknya ada sembilan persoalan dalam rancangan UU tersebut yang bersiko untuk melumpuhkan kinerja KPK.

Baca juga: Abraham Samad: Ada 6 Poin Krusial Revisi UU KPK yang Hilangkan Independensi

Namun Presiden Jokowi mengaku masih belum melihat rancangan revisi UU KPK tersebut. "Saya melihat dulu yang direvisi apa. Saya belum lihat, kalau sudah ke Jakarta, yang direvisi apa, materinya apa, saya harus tahu dulu, baru saya bisa berbicara. Yang pasti seperti kemarin saya sampaikan, KPK bekerja sangat baik dalam rangka pemberantasan korupsi," tambah Presiden.

Presiden sejak Kamis 5 September 2019, melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Barat dan dilanjutkan ke Solo, Jawa Tengah. "Apa dulu (revisinya), saya belum ngerti, jangan mendahului seperti itu," ungkap Presiden.

Menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, KPK berada di ujung tanduk bila rancangan tersebut jadi disahkan sebagai UU.

Sembilan persoalan dalam konsep RUU KPK tersebut adalah (1) Independensi KPK terancam, (2) Penyadapan dipersulit dan dibatasi, (3) Pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih oleh DPR, (4) Sumber penyelidik dan penyidik dibatasi, (5) Penuntutan perkara korupsi harus koordinasi dengan Kejaksaan Agung.

Baca juga: Kata PDIP, Revisi UU KPK Bawa Semangat Perbaikan

Selanjutnya (6) Perkara yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria, (7) Kewenangan pengambilalihan perkara di tahap penuntutan dipangkas, (8) Kewenangan-kewenangan strategis pada proses penuntutan dihilangkan, (9) Kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN dipangkas,

Tak hanya RUU KPK, DPR juga tengah menggodok RUU KUHP yang akan mencabut sifat khusus dari Tindak Pidana Korupsi, sehingga keberadaan KPK terancam.

"KPK juga menyadari RUU KPK inisiatif DPR tersebut tidak akan mungkin dapat menjadi undang-undang jika Presiden menolak dan tidak menyetujui RUU tersebut. Karena undang-undang dibentuk berdasarkan persetujuan DPR dan Presiden," kata Agus Rahardjo.

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Widji Ananta

Berita Terkait: