Pantau Flash
Ulama Besar Habib Ali Assegaf Meninggal Dunia
Vokalis Band 'Kapten' Diciduk Polisi Terkait Kasus Narkoba
Baleg DPR RI Sahkan 33 RUU, BPIP Masuk Prolegnas Prioritas 2021
Gempa di Majene Timbulkan Korban Jiwa Hingga Kantor Gubernur Rusak Berat
Basarnas: Perpanjangan Pencarian Sriwijaya Tahap Pertama Sampai 3 Hari

Jokowi Minta Indonesia Memiliki Hukum yang Fleksibel dan Lincah

Jokowi Minta Indonesia Memiliki Hukum yang Fleksibel dan Lincah Presiden Jokowi saat sambutan dalam acara peresmian pembukaan Konferensi Hukum Tata Negara VI Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta pada Senin (2/9/2019). (Foto: Antara/Bayu Prasetyo)

Pantau.com - Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia membutuhkan hukum tata negara dan administrasi negara yang lincah dan responsif terhadap perubahan zaman.

"Saya titip kepada para peserta konferensi untuk menelaah ulang apakah sistem hukum tata negara dan sistem hukum administrasi pemerintahan kita saat ini telah memberikan ruang fleksibilitas tersebut," kata Jokowi dalam sambutannya saat pembukaan Konferensi Hukum Tata Negara (KNHTN) VI Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta pada Senin (2/9/2019).

Baca juga: Di Pemerintahan Jokowi Jilid II, Hoax Akan Terus Jadi Tantangan

Menurut Presiden, hubungan antar lembaga negara juga belum cepat dalam mengkoordinasikan suatu kepentingan negara. Jokowi menilai hukum Indonesia perlu mendukung pemerintah untuk dapat bergerak cepat dan berorientasi kepada hasil dan tujuan yang baik.

"Perlu juga dikaji bagaimana mengatur hubungan antarlembaga pemerintahan secara vertikal maupun horisontal yang bisa cepat mengambil kebijakan, yang bisa kerja cepat mengeksekusi kebijakan-kebijakan yang seperti tadi saya sampaikan, yang tidak lagi terkotak-kotak oleh ego sektoral," jelas Presiden.

Presiden pun berharap konferensi itu menghasilkan inovasi dan gagasan dalam membangun hukum tata negara dan administrasi negara yang mendorong pemerintah untuk berinovasi dalam melayani bangsa. Sementara itu, Ketua Panitia KNHTN Ke-6 Bivitri Susanti mengatakan konferensi itu akan mengangkat tema "Memperkuat Kabinet Presidensial yang Efektif".

Baca juga: DPR Harap Jokowi Segera Kirim 10 Nama Capim KPK ke Senayan

Menurut Bivitri, konferensi itu akan menyampaikan rumusan rekomendasi pada Rabu 4 September 2019 yang diharapkan dapat berkontribusi bagi proses penentuan kabinet.

"Kami memahami dalam membicarakan kabinet, yang terpenting bukanlah membicarakan siapa, tapi yang lebih penting adalah apa dan bagaimana. Bagaimana desain kabinet yang sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia dapat bekerja secara efektif untuk kepentingan warga negara," demikian Bivitri.

Terdapat 103 pemikiran terstruktur dalam makalah yang akan didiskusikan dalam empat panel diskusi yang diselenggarakan secara paralel dalam konferensi itu. 

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Widji Ananta

Berita Terkait: