Pantau Flash
Positif COVID-19 di DKI Jakarta Bertambah Terus hingga 7.153 Kasus
Kasus Positif COVID-19 RI 25.773, Nihil Kasus Baru di 10 Provinsi
Desak Presiden Jokowi Mundur, Ruslan Buton Dibawa ke Jakarta
AS Akhiri Hubungan dengan WHO, Trump: Mereka Dikendalikan China
Ada 4.599 Kendaraan Menuju Jakarta Diputarbalik

Jokowi Resmi Tunjuk Ibu Kota Baru, Komisi II Minta Beberapa Aspek Dipenuhi

Jokowi Resmi Tunjuk Ibu Kota Baru, Komisi II Minta Beberapa Aspek Dipenuhi Ketua DPP Partai Gerindra Riza Patria (Foto: Pantau.com/Bagaskara Isdiansyah)

Pantau.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan, pemerintah tak bisa berjalan sendiri terkait dengan pemindahan ibu kota. Ia berujar, perpindahan ibu kota harus memenuhi beberapa aspek atau pun syarat.

Syarat pertama menurut Riza, pemindahan ibu kota harus didukung aspek legalitasnya. Ia menilai bahwa sejauh ini belum memenuhi aspek legalitas.

Baca Juga: Jokowi: Ibu Kota Indonesia Pindah ke Kalimantan Timur

"Harusnya sejak perencanaan yang baik itu harus disampakkan dan dibicarakan dengan DPR sebagai wakil rakyat karena keputusan pemindahan ibu kota adalah keputusan penting dan strategis nasional. Jangan sepihak eksekutif memutuskan, harus sejak awal melibatkan legislatif dan melibatkan DPR dalam hal ini Komisi II," kata Riza kepada wartawan, Senin (26/8/2019).

Riza mengatakan dalam pemindahan ibu kota nantinya harus melibatkan elemen masyarakat, para ahli hingga NGO dalam mengkaji proses perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Untuk itu, ia merasa bahwa saat ini aspek legalitas rencana pemindahan ibu kota belum terpenuhi.

"Kemudian aspek legalitas itu, harus pakai UU. Bukan rapat kabinet, itu pakai UU, UU dibentuk pemerintah dengan DPR RUU-nya seperti apa," ungkapnya

Adapun syarat lainnya yang tak kalah penting ialah mengenai kemampuan negara dalam memindahkan ibu kota. Terutama ialah soal anggaran yang begitu besar mwncapai sekitar Rp500 triliun.

"Dari sisi kemampuan pembiayaan, pemindahan ibu kota itu membutuhkan dana yang besar hampir Rp500 triliun. Pertanyaannya, uangnya ada atau tidak? Sementara sampai saat ini kita defisit anggaran, neraca perdagangan defisit dan lain-lain," tuturnya.

"Dari sisi kemampuan kita tak memiliki cukup dana dan jangan juga menggunakan dana APBN. Apakah ada sumber-sumber lain. Kalau menggunakan APBN akan mengganggu proses pembangunan selama ini," sambungnya.

Baca Juga: Ini Alasan Penajam Paser Utara-Kutai Kartanegara Layak Jadi Ibu Kota Baru

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya secara resmi menyatakan bahwa Ibu Kota negara akan dipindah ke wilayah Kalimantan Timur.

"Saya ingin menyampaikan, lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kutai Kertanegara," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Tim Pantau
Editor
Adryan Novandia

Berita Terkait: