Pantau Flash
Ribuan Buruh Terobos Barikade, Polisi: Aksi Boleh Panas tapi Kepala Harus Dingin
Kala Jokowi Beli Jaket Boomber Motif Tenun Dayak Sintang, Langsung Dipakai!
Satu Keluarga Tewas dalam Kebakaran di Tambora, Polisi Turun Tangan
Pesan Khusus Sri Sultan HB X kepada Ridwan Kamil Sangatlah Bijak
BNPB Sebut Pengungsi Erupsi Semeru Meningkat Jadi 3.657 Orang

Jokowi Singgung Partai Ikut Campur Soal Kabinet, PPP Klaim Tak Merasa

Jokowi Singgung Partai Ikut Campur Soal Kabinet, PPP Klaim Tak Merasa Sekjen PPP Arsul Sani (Foto: Pantau.com/Bagaskara Isdiansyah)

Pantau.com - Sekjen Partrai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengaku tak merasa menekan Presiden terpilih Joko Widodo dalam menentukan posisi kursi menteri dalam kabinet lima tahun ke depan. Menurutnya, PPP selama ini menyerahkan jatah kursi menteri ke presiden.

"Tidak (ikut campur), kan begini bahkan partai-partai itu enggak ikut campur karena rata-rata partai-partai menunggu semua dari Pak Jokowi. Nah karena partai-partai khususnya koalisi Indonesia kerja sangat menghormati bahwa itu kabinet memang hak prerogatif presiden ya," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Baca Juga: Parpol yang Sibuk Usulin Nama Menteri, Coba Dengar Kata Jokowi Ini

Menurut Arsul, selama ini PPP tidak pernah menyodorkan nama ke presiden untuk dijadikan menteri. Pasalnya ia mengaku, selama ini Jokowi juga belum meminta partainya untuk menyodorkan nama kader terbaik PPP untuk dijadikan menteri.

"Jadi menurut saya statement presiden itu juga dimaknai bahwa meskipun calon menteri itu dari parpol tetapi presiden punya keleluasaan untuk memilih siapa dari parpol itu yang mem-pick up atau yang akan diambil sebagai menteri. Artinya apa belum tentu kemudian katakanlah yang diajukan kalau memang ada pengajuan, oleh pimpinan partainya," ungkapnyas.

Untuk itu, Anggota Komisi III di DPR RI ini mengklaim partainya selalalu menghormati hak prerogratif dari presiden. Kendati begitu, Arsul mengaku tak tahu jika partai lain ada yang melakukan intervensi ke Jokowi.

"Saya kira tidak tahu kalau partai lain. Tetapi kalau PPP berprinsip sekali lagi menghormati hak prerogatif presiden, kami menunggu saja diundang setelah itu baru ya kami sampaikan lah," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo menegaskan kembali bahwa susunan kabinet pemerintahan ke depan adalah hak prerogatif presiden.

"Yang sering saya sampaikan setiap saat ada pertanyaan itu saya sampaikan, konstitusi kita menyatakan bahwa itu adalah hak prerogatif presiden, jadi jangan ada yang ikut campur," kata Jokowi dalam sambutan saat peresmian pembukaan Konferensi Hukum Tata Negara VI Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta pada Senin (2/9/2019).

Baca Juga: Soal Kabinet, Megawati Pilih Sabar Tunggu Presiden dan Wapres Dilantik

Menurut Jokowi, menjelang pelantikan pemerintahan periode keduanya, kerap ada pihak yang menanyakan tentang susunan kabinet menteri. Presiden menegaskan kepada seluruh pihak untuk bersabar menunggu waktu pengumuman kabinet pemerintahan ke depan.

Tim Pantau
Editor
Adryan Novandia

Berita Terkait: