Pantau Flash
Blak-blakan Menkes: Pemerintah Tidak Ada Rencana untuk Subsidi Test PCR
Maluku Utara Diguncang Gempa 5,1 Magnitudo, Berpusat di Kedalaman 92 Km
Kabar Gembira! Menkes Buka Peluang Vaksinasi Usia 5-11 Tahun Dimulai Awal 2022
Polri Ringkus Komplotan Judi dan Pornografi Online, Raup Rp4,5 Miliar per Bulan
Kapolda Sumut Copot Kapolsek Kutalimbaru, Buntut Ulah Anak Buahnya Cabuli Istri Tahanan

Kasus Rasial di Asrama Mahasiswa Papua, Polisi Cekal 7 Orang ke Luar Negeri

Kasus Rasial di Asrama Mahasiswa Papua, Polisi Cekal 7 Orang ke Luar Negeri Press rilis kasus rasial (Foto: Istimewa)

Pantau.com - Kepolisian Daerah Jawa Timur mencekal tujuh orang ke luar negeri terkait dugaan kasus ujaran rasialisme terhadap mahasiswa Papua di Asrama Mahasiswa Papua (AMP) Jalan Kalasan, Surabaya.

"Ada tujuh orang yang kami cekal, termasuk seorang tersangka. Pencekalan ini bertujuan untuk kepentingan penyidikan kasus rasialisme tersebut," kata Kapolda Jatim, Irjen Pol Luki Hermawa di Surabaya, Kamis (29/8/2019).

Baca juga: Usai Aksi Demo Ricuh Sepanjang Hari, Situasi Jayapura Berangsur Kondusif

Satu dari tujuh orang yang dicekal itu adalah Tri Susanti alias Mak Susi, koordinator lapangan (korlap) aksi di Asrama Mahasiswa Papua yang baru ditetapkan sebagai tersangka penyebaran informasi hoaks, diskriminasi, dan provokasi sehingga terjadi pengerahan massa.

"Enam orang yang dicekal akan kita sampaikan nanti. Yang jelas ini ada bersambungnya," ucapnya.

Luki mengatakan, ada sejumlah bukti yang dijadikan dasar polisi menetapkan tersangka. Antara lain rekam jejak digital berupa konten video hingga berbagai narasi yang tersebar di media sosial.

Baca juga: Wiranto Bantah Enam Warga Sipil Tewas Tertembak dalam Demo di Papua

Sebelum penetapan tersangka, penyidik dari Ditreskrimsus Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap 29 orang saksi, masing-masing tujuh saksi ahli dan 22 saksi masyarakat.

Dalam kasus tersebut, Mak Susi dijerat Pasal 45A ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 UU 19 Tahun 2016, tentang perubahan atas UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan/atau Pasal 4 UU 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Rasis dan Etnis dan/atau Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 14 ayat 1 dan/atau ayat 2 dan/atau Pasal 15 KUHP.

Tim Pantau
Editor
Adryan Novandia

Berita Terkait: