Pantau Flash
Kabar Gembira! Menkes Buka Peluang Vaksinasi Usia 5-11 Tahun Dimulai Awal 2022
Polri Ringkus Komplotan Judi dan Pornografi Online, Raup Rp4,5 Miliar per Bulan
Kapolda Sumut Copot Kapolsek Kutalimbaru, Buntut Ulah Anak Buahnya Cabuli Istri Tahanan
Relawan Jokowi Mania Gugat Instruksi Mendagri ke PTUN Jakarta
Sebuah SD Negeri Disegel Warga di Hari Pertama Belajar Tatap Muka, Orang Tua Siswa Kebingungan

Kata PDIP, Revisi UU KPK Bawa Semangat Perbaikan

Kata PDIP, Revisi UU KPK Bawa Semangat Perbaikan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (Foto: Pantau.com/Bagaskara Isdiansyah)

Pantau.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyatakan pihaknya yakin bahwa usulan revisi undang-undang Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) mempunyai tujuan positif agar lembaga antirasuah itu semakin baik.

"Semua dalam semangat untuk perbaikan," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya yang diterima Pantau.com, Jumat (6/9/2019).

Baca Juga: DPR Setujui Revisi UU, Laode: Mereka Berkonspirasi Melemahkan KPK Diam-diam

Menurut Hasto, seharusnya pihak KPK bisa melihat bahwa ketika seluruh fraksi di DPR-RI dengan bulat ingin melakukan sebuah perubahan, itu pasti dilakukan melalui sebuah evaluasi.

Bagi Hasto dan PDI Perjuangan, revisi itu ditujukan agar pengawasan semakin diperkuat dan mengedepankan pencegahan tindak korupsi. Hal itu sejalan dengan pidato Presiden Jokowi saat berbicara di pidato kenegaraan pada 16 Agutus lalu. 

"Ada juga spirit untuk meningkatkan sinergitas antar lembaga penegak hukum, tapi sekaligus untuk memperbaiki," ungkapnya.

Karena di masa lalu, lanjut Hasto, semua juga melihat ada berbagai kelemahan dalam wujud penyalahgunaan kekuasaan. Bisa dilihat ada berbagai bentuk kepentingan-kepentingan politik yang mewarnai dari keputusan yang diambil. Pada saat bersamaan ada kasus-kasus yang tidak dilanjutkan.

"Jadi revisi ini semuanya dalam semangat untuk perbaikan," tandasnya.

Baca Juga: Tolak Revisi UU yang Diketok DPR, Fraksi Gerindra: KPK Itu Siapa Sih?

Untuk diketahui, rapat paripurna DPR pada 5 September 2019 telah mengesahkan kelanjutan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang diusulkan Badan Legislasi DPR. Semua fraksi yang hadir menyatakan persetujuan pembahasan RUU itu.

Tim Pantau
Editor
Adryan Novandia

Berita Terkait: