Pantau Flash
MAKI Titipkan iPhone 11 ke KPK, Hadiah Sayembara Cari Nurhadi-Harun Masiku
WNI di Kapal Diamond Princess 'Kecewa' Jika Evakuasi Lewat Jalur Laut
Pesan BOPI untuk LIB: Jangan Ada Kericuhan di Liga 1 2020
Jelang Akhir Pekan Rupiah Melemah Rp13.760 per Dolar
Sebastian Vettel: SF1000 Jelas Lebih Meningkat Dibanding Tahun Lalu

Kata PDIP, Revisi UU KPK Bawa Semangat Perbaikan

Kata PDIP, Revisi UU KPK Bawa Semangat Perbaikan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (Foto: Pantau.com/Bagaskara Isdiansyah)

Pantau.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyatakan pihaknya yakin bahwa usulan revisi undang-undang Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) mempunyai tujuan positif agar lembaga antirasuah itu semakin baik.

"Semua dalam semangat untuk perbaikan," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya yang diterima Pantau.com, Jumat (6/9/2019).

Baca Juga: DPR Setujui Revisi UU, Laode: Mereka Berkonspirasi Melemahkan KPK Diam-diam

Menurut Hasto, seharusnya pihak KPK bisa melihat bahwa ketika seluruh fraksi di DPR-RI dengan bulat ingin melakukan sebuah perubahan, itu pasti dilakukan melalui sebuah evaluasi.

Bagi Hasto dan PDI Perjuangan, revisi itu ditujukan agar pengawasan semakin diperkuat dan mengedepankan pencegahan tindak korupsi. Hal itu sejalan dengan pidato Presiden Jokowi saat berbicara di pidato kenegaraan pada 16 Agutus lalu. 

"Ada juga spirit untuk meningkatkan sinergitas antar lembaga penegak hukum, tapi sekaligus untuk memperbaiki," ungkapnya.

Karena di masa lalu, lanjut Hasto, semua juga melihat ada berbagai kelemahan dalam wujud penyalahgunaan kekuasaan. Bisa dilihat ada berbagai bentuk kepentingan-kepentingan politik yang mewarnai dari keputusan yang diambil. Pada saat bersamaan ada kasus-kasus yang tidak dilanjutkan.

"Jadi revisi ini semuanya dalam semangat untuk perbaikan," tandasnya.

Baca Juga: Tolak Revisi UU yang Diketok DPR, Fraksi Gerindra: KPK Itu Siapa Sih?

Untuk diketahui, rapat paripurna DPR pada 5 September 2019 telah mengesahkan kelanjutan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang diusulkan Badan Legislasi DPR. Semua fraksi yang hadir menyatakan persetujuan pembahasan RUU itu.

Tim Pantau
Editor
Adryan Novandia
Category
Nasional

Berita Terkait: