Kejagung Tetapkan Buronan Surya Darmadi dan Raja Thamsir Rachman Jadi Tersangka

Headline
Gedung bundar Kejaksaan Agung. (Pantau.com)Gedung bundar Kejaksaan Agung. (Foto: Syrudatin/Pantau.com)

Pantau – Tim penyidik Jampidsus Kejagung menetapkan dua orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan HGU oleh PT duta Palma, di Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau, Senin 1 Agustus 2022.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, dalam keterangan persnya mengungkapkan, pihaknya menetapkan dua orang tersangka yakni eks Bupati Indragiri Hulu, RTR (Raja Thamsir Rachman) dan SD (Surya Darmadi) pemilik PT Duta Palma.

Menurut Jaksa Agung pihaknya juga menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka kasus TPPU ( Tindak Pidana Pencucian Uang).

“Dalam tindak pidana pencucian uang, ditetapkan 1 (satu) orang Tersangka, yaitu: SD selaku Pemilik PT. Duta Palma Group,” ujar Sanitiar.

Menurut Jaksa Agung pihaknya tidak melakukan penahanan kepada para tersangka karena, RTR eks Bupati Indragiri Hulu tengah menjalani pidana terkait.

Sedangkan Surya Darmadi Pemilik Palma Grup saat ini tengah buron sejak 2019, terkait kasus dugaan pengadaan kapal SSV Pemerintah Filipina tahun 2014-2017.

Jaksa Agung menjelaskan Duta Palma Group sampai dengan saat ini tidak memiliki izin pelepasan Kawasan Hutan dan HGU, seluas 37ribu Hektar.

Serta PT Duta Palma Group Juga tidak pernah memenuhi kewajiban hukum untuk menyediakan Pola Kemitraan sebesar 20% dari total luas areal kebun yang di dikelola sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007.

Akibatnya merugikan keuangan negara dan Perekonomian Negara senilai Rp 78 triliun.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Kejagung mengenakan tersangka RTR (Raja Thamsir Rachman) dengan pasal
Primair: Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiair: Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kemudian untuk tersangka SD (Surya Darmadi)
Kesatu:

Primair: Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiair: Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan Kedua:
Pertama: Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Atau
Kedua: Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Adapun 2 (dua) orang Tersangka yaitu Tersangka RTR sedang menjalani vonis pidana dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dana kasbon APBD Indragiri Hulu Tahun 2005-2008 Sementara itu, Tersangka SD dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). [Laporan: Syrudatin]

Tim Pantau
Editor
Desi Wahyuni
Penulis
Desi Wahyuni