Kekerasan Seksual di Ponpes Terus Berulang, Menteri PPPA: Harus Jadi Alarm Pengawasan

Menteri PPPA Bintang Puspayoga. (ANTARA/ HO-Kemen PPPA)

Pantau – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, mengaskan bahwa kasus kekerasan seksual yang terus berulang di pondok pesantren harus menjadi alarm bagi pemda, pengelola dan pemilik pondok pesantren, masyarakat serta orang tua agar melakukan pengawasan ketat.

Menanggapi kasus kekerasan seksual terhadap enam santri di pondok pesantren di Banyuwangi, Menteri Bintang  berharap agar jangan ada lagi tenaga pendidik yang membuat anak menjadi terluka fisik dan mentalnya karena mendapat perlakuan kekerasan.

“Semua lembaga pendidikan bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap anak didiknya, memenuhi hak anak untuk mendapatkan proses belajar yang aman dan nyaman,” katanya melalui siaran pers di Jakarta, Selasa, (28/6/2022).

Menteri Bintang memeberitahu lebih lanjut mengenai program Pesantren Ramah Anak  yang saat ini telah tersedia. Program tersebut dibuat untuk menciptakan lingkungan pesantren yang menyenangkan bagi anak, mendidik untuk khusyuk beribadah, senang belajar dan kreatif serta sekaligus memberikan pengasuhan bagi anak-anak yang tinggal di sana.

Lembaga pendidikan bertujuan untuk menciptakan anak didik yang berkualitas, baik fisik dan mental, spiritual untuk menjadi generasi unggul bagi masa depan bangsa.

Pihaknya sangat menyesalkan terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap enam santri yang diduga dilakukan F, seorang pengasuh pondok pesantren di Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Kasus ini terungkap setelah salah satu orang tua melaporkan pengasuh ponpes ke Polres Banyuwangi.

Dari keterangan para saksi dan hasil bukti visum, terungkap bahwa dari keenam korban, lima diantaranya korban pencabulan dan satu perempuan korban persetubuhan. Kelima korban pencabulan itu adalah empat perempuan dan satu laki-laki.

Kasus ini telah masuk tahap penyidikan namun terlapor F belum ditetapkan sebagai tersangka. Polisi masih akan melakukan pemanggilan terhadap terlapor pada Selasa, (28/6/2022).

Kementerian PPPA mendorong aparat penegak hukum mengusut kasus ini secara tuntas dengan segera menangkap pelaku serta menjatuhkan sanksi pidana maksimal.

“Kementerian PPPA mendorong aparat penegak hukum dapat memberikan sanksi hukuman kepada pelaku berdasarkan UU yang berlaku. Penegakan hukum sangat perlu agar menimbulkan efek jera bagi pelaku dan siapapun sehingga kasus serupa tidak berulang,” kata Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA Nahar.

Menteri Bintang juga berharap tidak ada stigma negatif dari masyarakat terhadap para korban dan korban diberikan dukungan terkait pemulihan traumanya sehingga dapat segera kembali ke tengah masyarakat, bergaul dengan sesama temannya dan bersekolah.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Firdha Rizki Amalia