Kemenag dan DPR RI Harap Penetapan Kuota Haji dari Arab Saudi Bisa Lebih Awal

Headline
Jemaah calon haji kloter 5 asal Grobogan akan memasuki ke Gedung Muzdalifah yang disterilkan dengan alat X-ray sebelum mereka diberangkatkan ke Tanah Suci, di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Senin, (6/6/2022). ANTARA/Bambang Dwi Marwoto.

Pantau – Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) 2022 Arab Saudi Arsad Hidayat mengharapkan pemerintah Arab Saudi bisa mengeluarkan penetapan haji lebih awal. Hal itu penting agar pemerintah RI dan DPR bisa mempersiapkan lebih matang.

“Kita sudah sampaikan juga ke pihak Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi kalau seandainya juga nanti kuota di 2023 kembali normal agar menyiapkan MoU yang di dalamnya termasuk penetapan kuota itu dari awal,” kata Arsad di Mekkah, Selasa.

Dia mengharapkan jika memungkinkan setelah selesai pelaksanaan haji, paling lambat November-Desember sudah ada undangan untuk melaksanakan MoU agar persiapan dari sisi pemerintah dan DPR akan jauh lebih baik termasuk tambahan kuota haji.

“Saya kira kalaupun mau diberi tambahan kuota ya waktunya harus cukup, sehingga tidak menyusahkan semua pihak,” kata Arsad.

Wakil Ketua Komisi VIII Diah Pitaloka di sela-sela peninjauan layanan bagi jemaah haji Indonesia mengatakan, usulan DPR akan membuat panitia kerja (panja) pengawasan lagi tapi tidak dalam kerangka persiapan haji.

“Karena ini kan perbaikan, misalnya pengelolaan dana haji, lalu juga sistem kuota atau batasan-batasan, ya banyak sekali kebijakan Saudi yang perlu lagi kita review,” kata Diah.

Ia mengharapkan adanya komunikasi yang lebih maksimal karena jika sudah dekat momen haji juga terkait dengan waktu yang terbatas sehingga kadang tidak bisa berbuat banyak untuk persiapannya.

“Ini yang kita ingin mencermati takutnya tahun depan kuota full ya, artinya persiapannya harus lebih matang. Sejauh ini alhamdulillah senang melihat jemaah haji kita sehat,” katanya.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Aries Setiawan