Pantau Flash
Lin Dan Putuskan Pensiun
DPR Setujui Anggaran Kemenparekraf 2020 Dipangkas Rp2 Triliun
Bertambah 1.447, Kasus Positif Korona di RI Tembus Angka 62.142 Jiwa
Pertama Kalinya dalam 62 Tahun, Sony Akan Berganti Nama
Kreativitas Jadi Kunci e-Commerce saat Lebaran Selama Pandemi COVID-19

Kemendagri Minta Pemda Prioritaskan Anggaran Darurat untuk Tangani Korona

Kemendagri Minta Pemda Prioritaskan Anggaran Darurat untuk Tangani Korona Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal Z.A. memberikan keterangan pers terkait dengan percepatan penanganan COVID-19 di Kantor BNPB, Jakarta, Rabu (25-3-2020). ANTARA/Shofi Ayudiana

Pantau.com - Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (pemda) memprioritaskan anggaran darurat selama krisis pandemi Coronavirus Disease (COVID-19).

Hal itu dinyatakan Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kemendagri Dr. Safrizal Z.A. dalam konferensi pers via video yang dipantau di Jakarta, Rabu (25/3/2020).

"Terdapat delapan jenis belanja darurat yang dapat dilakukan sesuai dengan Permendagri 20 Tahun 2020, yakni sandang, pangan, papan, obat-obatan, air bersih, dan kebutuhan-kebutuhan dasar," ujar Safrizal.

Baca juga: Update COVID-19 di Jakarta: 426 Positif, 34 Meninggal, dan 23 Sembuh

Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 mengatur mengenai percepatan penanganan coronavirus disease di lingkungan pemerintah daerah.

Permendagri itu tidak secara khusus membahas alokasi dana untuk belanja terkait situasi darurat COVID-19. Namun, terkait dengan belanja tidak terduga, peraturan itu menyebutkan pemda dapat menggunakan dana hasil dari penjadwalan ulang capaian pogram tahun anggaran berjalan, atau memanfaatkan uang kas tersisa sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Ayat (2).

"Memang bagi pemda memiliki dana darurat atau dana belanja tidak terduga, tiap daerah memilikinya dengan besaran dana yang bervariasi," kata Safrizal.

Baca juga: Pasutri Asal Pekanbaru Ini Buat Masker Sendiri dan Bagikan Gratis ke Warga

Safrizal juga mengatakan bahwa realokasi anggaran pemerintah daerah dapat dilakukan dengan membatasi kegiatan-kegiatan yang tidak penting sehingga dana yang tersedia untuk kebutuhan belanja darurat.

Dari catatan resmi pemerintah, saat ini terdapat 686 kasus COVID di Indonesia. Dari jumlah itu, terdapat 30 orang yang berhasil sembuh, sedangkan 55 orang harus berpulang.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Adryan Novandia

Berita Terkait: