Pantau Flash
Disiplin Terapkan Prokes, Ketua Satgas COVID-19 Positif Korona
Total Positif COVID-19 di Indonesia Capai 965.283 dengan 13.632 Kasus Baru
BMKG Prediksi Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu Diguyur Hujan Disertai Petir
BPJS Kesehatan Pantau Pemanfaatan Aplikasi P-Care Vaksinasi COVID-19
Gempa Besar Magnitudo 7,1 Guncang Sulawesi Utara

Ketidakpastian Penundaan RKUHP Mengganggu Hubungan Legislatif dan Eksekutif

Ketidakpastian Penundaan RKUHP Mengganggu Hubungan Legislatif dan Eksekutif Gedung DPR (Foto: Pantau.com/Yusuf Fadillah)

Pantau.com - Anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Teuku Taufiqulhadi menilai ketidakpastian pemerintah menunda Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP mengganggu hubungan antara Lembaga Eksekutif dan Legislatif.

"Saya ingin menyampaikan dalam konteks anggota DPR, bukan sebagai partai. Itu membuat terganggu hubungan antara legislatif dan eksekutif. Sudah setuju kedua pihak, kok lantas kemudian dikatakan pemerintah itu tidak setuju," ujar Taufiqulhadi di Jakarta, Senin (23/9/2019).

Baca juga: Soal Penundaan RKUHP, PDIP Sebut Jadi Jokowi Tak Otoriter

Namun, ia mengatakan sebagai Anggota Dewan Pakar Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi), ia tidak mempermasalahkan permintaan Presiden Jokowi itu.

"Ditunda ya oke, tidak setuju tidak apa-apa. Kami tidak ada masalah dalam konteks partai. Tapi saya ingin menyampaikan dalam konteks anggota DPR," ujar Taufiqulhadi.

Baca juga: Pimpinan DPR Temui Presiden Jokowi di Istana Bahas RKUHP

Ia mengingatkan bahwa keputusan yang sudah diketuk di pembahasan tingkat I berarti di sana ada persetujuan pemerintah dan DPR.

"Bahwasannya sebelum diketuk di rapat pembahasan tingkat I, itu ditunda tidak apa-apa. Ketika diketuk di tingkat I, berarti ada di situ persetujuan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat,"

Tim Pantau
Editor
Adryan Novandia
Penulis
Kontributor - TIH

Berita Terkait: