Pantau Flash
Alami Pneumonia Akibat Korona, Musisi jazz Ellis Marsalis Meninggal Dunia
WP KPK Tolak Wacana Pembebasan Napi Koruptor Dampak Pandemi Korona
Penanganan COVID-19 di Jakarta Disebut Lebih Baik dari Jabar dan Banten
PSI pada Jokowi: Mudik Harus Dilarang, Kalau Imbauan Saja Tak Akan Efektif
Update COVID-19 3 April: 1.986 Kasus Positif, 134 Sembuh, 181 Meninggal

Ketua DPR: Belum Ada Draft Pemerintah Terkait RUU Omnibus Law

Headline
Ketua DPR: Belum Ada Draft Pemerintah Terkait RUU Omnibus Law Ketua DPR RI Puan Maharani (Foto: Antara)

Pantau.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa DPR belum menerima draf Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja atau omnibus law dari pemerintah.

“Sampai saat ini belum ada draf yang disampaikan pemerintah terkait omnibus law. Jadi, kalau ada yang beredar itu saya tidak tahu dari mana, sehingga menimbulkan salah persepsi dari masyarakat. Jangan sampai terpengaruh dengan draf abal-abal,” kata Puan di Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Puan menyampaikan, DPR telah meminta kepada pemerintah untuk segera menyerahkan draf RUU Cipta Lapangan Kerja, sehingga DPR dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak menimbulkan spekulasi.

Baca juga: RUU Cipta Lapangan Kerja, PPP: Kami Keberatan Penghapusan Sertifikat Halal

“Kalau nanti sudah sampai di DPR, saya akan meminta kepada komisi terkait untuk bisa disosialisasikan dan kemudian menerima masukan dari pihak-pihak yang selama ini merasa bahwa hak-hak terkait mereka itu nantinya akan merugikan,” ujar Puan.

Puan menambahkan, RUU Cipta Lapangan Kerja akan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang akan ditetapkan dalam Sidang Paripurna DPR mendatang.

“Omnibus Law menjadi salah satu hal yang masuk dalam Prolegnas. Tapi prolegnas ini kan baru kita akan sepakati dalam paripurna terdekat, yang mana Prolegnas itu baru satu perencanaan, belum akan pembahasan substansi,” ujar Puan.

Baca juga: Ini 6 Poin Utama Mengapa Buruh Tolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu menyampaikan, ia menengar terdapat 82 undang-undang yang akan dijadikan satu dalam draf RUU Cipta Lapangan Kerja.

Menurut dia, yang terpenting dalam mendorong RUU tersebut adalah semangat untuk menciptakan iklim investasi dan usaha yang baik di Indonesia.

“Jadi nanti manfaatnya benar-benar dirasakan oleh iklim investasi dan ekonomi,” ujarnya.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Widji Ananta
Penulis
Lilis Varwati

Berita Terkait: