Pantau Flash
Indonesia-Korsel Akan Perkuat Kerja Sama Bilateral di Sektor Parekraf
Said Aqil Umumkan Siap Maju Lagi Jadi Calon Ketua Umum PBNU
Buka-bukaan Menpora, Akui Tak Ikut Campur Keputusan PBSI Mundur dari BWF
Ribuan Buruh Terobos Barikade, Polisi: Aksi Boleh Panas tapi Kepala Harus Dingin
Kala Jokowi Beli Jaket Boomber Motif Tenun Dayak Sintang, Langsung Dipakai!

Ketua MPR: UU Buatan DPR dan Pemerintah Banyak yang Salahi UUD 1945

Ketua MPR: UU Buatan DPR dan Pemerintah Banyak yang Salahi UUD 1945 Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Foto: Pantau.com/Bagaskara Isdiansyah)

Pantau.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan ungkapkan tidak sedikit undang-undang yang dihasilkan oleh DPR dan pemerintah bertentangan dengan Undang Undang Dasar (UUD) 1945. Hal itu yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK)

Ketua Umum PAN ini menyebutkan bahwa DPR juga membuat jumlah regulasi yang ada semakin tidak terkendali atau over regulation.

"Sejak awal reformasi DPR telah banyak melakukan peningkatan peran yang pada akhirnya membuat jumlah regulasi yang ada semakin tidak terkendali, sehingga produk hukum yang dihasilkan DPR dan pemerintah bertentangan dengan UUD 1945," kata Zulkifli dalam sambutannya pada Peringatan Hari Konstitusi bertema 'Evaluasi Pelaksanaan UUD 45', di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Minggu (18/8/2019).

Baca juga: Zulkifli Hasan: Konstitusi Harus Menyesuaikan Tuntutan Zaman

Di sisi lain, jika merujuk pada banyaknya peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh berbagai lembaga negara, maka menyebabkan obesitas terhadap regulasi menjadi semakin besar, kata Zulkifli.

Selain itu, ada pula beberapa isu hukum yang terjadi pada era kekinian. Misalnya saja seperti tumpang tindih peraturan perundang-undangan dengan undang-undang yang ada di atasnya, kemudian peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan asas-asas pembentukan yang baik.

Lalu peraturan perundang-undangan yang tidak menjanjikan kepastian hukum, banyaknya lembaga negara yang menuntut penambahan terhadap kewenangan yang ingin dimilikinya, serta sengketa antar lembaga negara.

"(Ini) merupakan beberapa bukti konkret dari problematika terkait dengan sistem hukum Indonesia pasca reformasi," ucapnya.

Tim Pantau
Editor
Nani Suherni
Penulis
Lilis Varwati

Berita Terkait: