Kini PNS yang Bolos 10 Hari Kerja Langsung Dipecat!

Headline
Foto: ilustrasi ASN/PNS

Pantau.com – Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No.16/2022 soal jam kerja ASN telah diterbitkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo. Dengan SE itu, maka pengawasan jam kerja pegawai negeri sipil (PNS) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) akan diperketat.

Absen untuk abdi negara akan dibatasi dan akan diberikan sanksi tegas jika ada yang absen melebihi batas.

Rabu, (23/6/2022) Tjahjo dalam keterangannya menjelaskan bahwa aturan baru ini sebagai upaya pencegahan pelanggaran tidak masuk kerja yang lebih berat, serta percepatan pembinaan PNS yang melanggar ketentuan masuk kerja di lingkungannya.

“Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) perlu membangun sistem pengawasan terhadap kehadiran pegawai dengan lebih cepat dan akurat sesuai, dengan karakteristik masing-masing,” jelas Tjahjo.

Aturan baru itu menjelaskan bahwa PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 28 hari kerja atau lebih dalam 1 tahun secara kumulatif, akan diberikan hukuman pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri.

Selain itu, PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus berhari-hari selama rentang 10 hari juga akan diberikan hukuman serupa.

Hal ini tertuang pada Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 3) dan angka 4) Peraturan Pemerintah No. 94/2021 tentang Disiplin PNS, kata Tjahjo.

Tjahjo berharap PPK dapat melakukan pengawasan agar ASN dapat menaati jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku demi menjamin tercapainya kinerja individu dan organisasi.

Dalam seminggu, jumlah jam kerja efektif bagi instansi pusat dan daerah sebanyak 37,5 jam.

Jumlah jam kerja itu bisa dilakukan dalam lima ataupun enam hari kerja.

Tim Pantau