Pantau Flash
Gagal Jantung dan Terinfeksi Korona, Komedian Eddie Large Meninggal Dunia
Para Eksportir Belum Diwajibkan Konversi Dolar ke Rupiah
Fit and Proper Test Cawagub DKI Jakarta Direncanakan Hari Ini
Pengajuan Bebas Bersyarat Roro Fitria Dikabulkan Kemenkum HAM
Arab Saudi Lockdown Mekah dan Madinah

Kisruh Foto Caleg DPD NTB Editan, KPU Nilai Penggugat Salah Alamat

Kisruh Foto Caleg DPD NTB Editan, KPU Nilai Penggugat Salah Alamat Suasana sidang pileg (Foto: Antara/Reno Esnir)

Pantau.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut gugatan calon anggota DPD RI daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) Farouk Muhammad yang mempersoalkan foto rekayasa Evi Apita Maya sepihak. Pasalnya, Farouk sebelumnya tidak melaporkan perkara itu ke Bawaslu.

Jawaban KPU atas permohonan Farouk Muhammad disampaikan dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (18/7/2019).

"Alasan pemohon pelanggaran administrasi berupa penggunaan foto editan calon DPD Evi Apita Maya dan Lalu Suhaimi. Dugaan pelanggaran administrasi ini sepihak karena tidak ada laporan kepada lembaga berwenang, yaitu Bawaslu, sehingga permohonan prematur, bahkan tidak berdasar hukum," tutur kuasa hukum KPU Rio Rahmad Effendi.

Baca juga: Foto di Surat Suara Dipersoalkan, Evi Apita: Wajar Dong, Perlu Dandan!

Rio selanjutnya menjelaskan kronologi pendaftaran calon anggota DPD, dimulai pada 11 Juli 2018 KPU NTB menerima dokumen pendaftaran berupa dokumen syarat, termasuk foto ukuran 4x6 cm.

Terhadap dokumen yang diserahkan, KPU NTB melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan hingga ditetapkan dalam daftar calon sementara.

"Setelah validasi daftar calon sementara, pengumuman pada Agustus 2018 untuk mendapatkan masukan dan tanggapan calon perseorangan anggota DPD, hasilnya tidak ada masukan dan tanggapan masuk KPU NTB, apalagi terkait foto nomor urut 26," ucap Rio.

Baca juga: Evi Apita Beri Keterangan Soal Foto Rekayasa Terlalu Cantiknya di Sidang MK

KPU pun selanjutnya melakukan penetapan daftar calon tetap anggota DPD pada 13 September 2018.

Untuk itu, KPU dalam eksepsinya mengatakan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara tersebut karena perkara bukan soal perselisihan hasil pemilihan umum.


Tim Pantau
Editor
Widji Ananta

Berita Terkait: