Pantau Flash
Bursa Saham Kawasan Naik, IHSG Menguat 15,07 Poin
Eijkman: Flu Babi Membawa Semua Gen yang Pernah Menimbulkan Pandemi
Sudah Ada 29.919 Orang di Indonesia yang Sembuh dari COVID-19
Nadiem Tegaskan Kebijakan: Belajar Merdeka Memiliki Daya Saing Kuat
Pratikno: Janagan Ribut Lagi Soal Reshuffle, Progres Kabinet Berjalan Bagus

Kode Etik dan Disiplin Tidak Menjamin Dokter Berhati-hati dalam Bertugas

Kode Etik dan Disiplin Tidak Menjamin Dokter Berhati-hati dalam Bertugas Petugas medis mengambil sampel swab tenggorokan salah seorang warga dalam pemeriksaan swab massal terkait COVID-19 di Kota Banda Aceh, beberapa waktu lalu. (Foto: Antara/Khalis)

Pantau.com - Pakar hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Yovita Arie Mangesti menilai kode etik dan disiplin belum dianggap sempurna bagi dokter dalam menjalankan prinsip kehati-hatian saat bertugas.

"Sarana etik dan disiplin ini juga belum dianggap sempurna untuk menimbulkan efek jera," kata Yovita, saat menjadi pembicara dalam webinar yang diselenggarakan Perhimpunan Dokter Ahli Hukum Kedokteran dan Kesehatan Indonesia Cabang Jawa Tengah, di Semarang.

Karena itu, kata dia, meski tidak sempurna, hukum menjadi sarana penting untuk melindungi kepentingan masyarakat dan dokter itu sendiri.

Baca juga: Kasus COVID-19 per 28 Juni: Positif 54.010, Pasien Sembuh Tembus 1.000

Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Ikatan Dokter Indonesia Cabang Jawa Tengah dr Djoko Widyarto menyatakan hasil pemeriksaan disiplin dan etik dokter yang diduga melakukan pelanggaran prosedur dalam menangani pasien, bisa menjadi alat bukti dalam proses pidana yang ditangani kepolisian.

"Jika melihat Pasal 184 KUHP, berkas pemeriksaan disiplin dan etik bisa digunakan sebagai salah satu alat bukti," katanya pula.

Berkas pemeriksaan tersebut, lanjut dia, termasuk sebagai alat bukti surat yang bisa digunakan kepolisian ketika menangani perkara pidana.

Baca juga: Presiden Jokowi Buka Opsi Reshuffle kepada Menteri yang Kerja Biasa Saja

Ia menjelaskan pelanggaran disiplin seorang dokter masuk dalam lingkaran pelanggaran etik.

"Jika ditemukan adanya pelanggaran hukum, maka menjadi kewenangan kepolisian dalam menanganinya," kata dia lagi.

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Widji Ananta

Berita Terkait: