Pantau Flash
FBI Turun Tangan Selidiki Ledakan Beirut
Anggaran Kemenkes dalam RAPBN 2021 Naik Jadi Rp84,3 Triliun
32 Kawasan Khusus Pesepeda di Jakarta Ditiadakan Mulai 16 Agustus 2020
Bio Farma Soal Vaksin Rusia: Tidak Mengikuti Kaidah Ilmiah untuk Registrasi
Sebanyak 38 Orang di DPRD Jawa Barat Terinfeksi COVID-19

Kominfo Klaim Telah Blokir Satu Juta Situs Porno

Kominfo Klaim Telah Blokir Satu Juta Situs Porno Ilustrasi situs porno (Foto: Pantau.com/Amin H Al Bakki)

Pantau.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI mengaku telah memblokir lebih dari satu juta situs porno, dalam tiga tahun terakhir. Selain itu, Kominfo juga telah melakukan bersih-bersih, dengan memblokir ribuan akun facebook dan instagram yang memuat konten negatif.

"Saat ini lebih satu juta situs porno telah diblokir pemerintah," kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara seusai penandatanganan kesepakatan kerja sama (MoU) tentang pembangunan kota cerdas (smart city) di Lantai IV Balai Kota Banda Aceh, Selasa (30/7/2019).

Baca juga: Waspada! Situs Pornografi Sumber Virus Mematikan

Situs porno merupakan terbanyak yang ditutup pemerintah sejak tiga tahun terakhir setelah mendapat aduan dan permintaan dari masyarakat secara umum dan lembaga swadaya masyarakat.

"Jika masih ada situs amoral tolong dilaporkan dan akan segera diblokir," kata Rudiantara.

Selain situs pornografi, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kominfo dan sesuai database penanganan konten sebelumnya telah memblokir sebanyak 8.903 akun facebok dan instagram yang memuat konten negatif.

Baca juga: Pendiri Situs Pornografi Terbesar di Korea Selatan Masuk Bui

Pemerintah juga telah memblokir akun media sosial twitter sebanyak 4.985 dan youtube 1.689 akun. Kemudian , sebanyak 517 akun file sharing dan telegram 502 akun.

Sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat 12 kelompok konten yang dikategorikan sebagai konten negatif. Kategori konten negatif itu antara lain, pornografi/pornografi anak, perjudian, pemerasan, penipuan.

Kemudian, kekerasan/kekerasan anak, fitnah/pencemaran nama baik, pelanggaran kekayaan intelektual, produk dengan aturan khusus, provokasi sara, berita bohong, terorisme/radikalisme, serta informasi/dokumen elektronik melanggar undang-undang lainnya.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Widji Ananta

Berita Terkait: