Pantau Flash
KPK Ingatkan Penyelewengan Anggaran Terkait Korona Bisa Dihukum Mati
Pangeran Charles Sembuh dari Virus Korona
Mitigasi Dampak COVID-19, BI Dukung Penerbitan Perppu No 1 Tahun 2020
10.597 Warga Jabar Sudah Ikut Rapid Test, 409 Ditemukan Positif COVID-19
Di Tengah Wabah Korona, Menteri Edhy: KKP Akan Berikan Layanan Terbaik

Komisi III DPR Tegaskan Tak Ada Kecacatan di Pansel Capim KPK

Komisi III DPR Tegaskan Tak Ada Kecacatan di Pansel Capim KPK Politikus Partai NasDem Teuku Taufiqulhadi (Foto: Pantau.com/Bagaskara Isdiansyah)

Pantau.com - Anggota Komisi III DPR RI, Taufiqulhadi mengatakan tidak ada kecacatan dalam Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK yang kini sudah mulai memasuki tahap akhir proses seleksi penyaringan calon pimpinan KPK.

Taufiqulhadi, menilai jika ada tudingan bahwa Pansel telah meloloskan orang-orang yang syarat akan adanya kepentingan menurutnya hal tersebut sangat tidak relevan.

Baca Juga: Pengamat: Capim KPK dari Unsur Kepolisian Harus Buka Komitmen ke Publik

"Saya rasa hal yang seperti itu tidak relevan, kenapa? Karena semua mereka itu kaum intelektual, kaum intelektual itu tidak bergantung pada struktur. Independensi mereka bergantung pada intelektualitas dan pribadi mereka. Karena itu saya beranggapan pansel ini tidak ada cacat," kata Taufiqulhadi kepada wartawan, Senin (26/8/2019).

Sementara sebelumnya, Anggota Komisi III lainnya yakni Arsul Sani mengatakan, para capim yang saat ini diloloskan oleh Pansel KPK belum tentu terpilih menjadi Pimpinan KPK. Menurutnya, Komisi III sendiri nantinya yang akan mempertimbangkan hasil itu.

"Kan ada memang masing-masing empat kalau enggak salah dari Polri dan Kejaksaan tapi kan belum tentu itu terpilih masuk. Bisa saja kami di Komisi III memandang perlu harus adanya unsur dari kepolisian ada unsur kejaksaan tapi juga ada unsur akademisi praktisi dan masyarakat sipil atau profesional," kata Arsul

Untuk itu Arsul meminta kepada semua pihak agar tak menilai bahwa Pansel dan Komisi III memilih pimpinan KPK periode 2019-2024 hanya dengan melihat dari latar belakang institusinya saja. "Jangan diasumsikan kami ini pilih hanya dari asal institusinya saja," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) Antikorupsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengkritik seleksi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada tahap terakhir yang meloloskan 20 orang, calon terbanyak berlatar belakang kepolisian. 

Baca Juga: Dari 20 Nama 4 Anggota Polri Lolos Profile Assessment Jadi Capim KPK

"Sebab dari komposisi 20 besar seperti sekarang ini, institusi Kepolisian 4 orang, Kejaksaan 3 orang, Universitas 2 orang, Pengadilan 1 orang dan dari internal KPK 2 orang. Dengan komposisi ini yang didominasi kepolisian," ujar Anggota KMS Antikorupsi Sultra Kisran Makati dalam keterangannya, Minggu 25 Agustus 2019.

Dia pun menyindir jika mereka terpilih maka masyarakat dapat beranggapan bahwa kantor kepolisian nantinya akan berada di dua tempat. "Di Jalan Trunojoyo dan Kuningan," kata dia.

Tim Pantau
Editor
Adryan Novandia

Berita Terkait: