Pantau Flash
Kapolsek Parigi Perkosa Anak Tersangka, Kapolda Sulteng Minta Maaf
31 Gempa Susulan Guncang Semarang hingga Minggu Siang
Buka Festival Sriwijaya XXIX, Sandiaga Uno Harapkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sumsel Segera Bangkit
Panglima TNI Bilang TNI dan Polri Adalah Ujung Tombak Penanggulangan COVID-19
YLKI Sebut Aturan Wajib PCR Penumpang Pesawat Diskriminatif, Minta Jangan Ada Aura Bisnis dan Pihak yang Diuntungkan

Komisi III: Kami Harap Presiden Segera Kirim Surat Soal RUU KPK

Komisi III: Kami Harap Presiden Segera Kirim Surat Soal RUU KPK Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani (Foto: Pantau.com/Bagaskara Isdiansyah)

Pantau.com - Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani berharap Presiden Joko Widodo segera menerbitkan surat presiden (surpres) terkait usulan revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Tentu kita ingin agar Presiden bisa secepatnya menerbitkan Surpres," ujar Arsul di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (9/9/2019).

Baca Juga: Temui Jokowi Bahas Draf Revisi UU KPK, Yasonna Bicara Dewan Pengawasan

Arsul mengungkapkan, bahwa saat ini DPR tengah menunggu surat tersebut agar proses pembahasan revisi UU bisa segera dilakukan.

Kendati begitu, dapat memahami bahwa Jokowi tidak bisa serta merta langsung mengeluarkan surpres. Dia mengatakan pemerintah tentu masih perlu mempelajari draf revisi UU lembaga anti rasuah itu lebih mendalam.

"Tapi kalaupun misalnya sekarang belum, ya tentu pemerintah perlu waktu mempelajari, dan karena ini RUU DPR kan pemerintah perlu waktu juga menyusun tim," tuturnya.

Terhadap pihak-pihak yang menentang revisi UU KPK, Arsul menyarankan agar mereka sebaiknya menyampaikan aspirasi langsung kepada pihak terkait seperti Presiden atau DPR, ketimbang hanya melakukan aksi-aksi di ruang publik.

"Jadi harus bertemu dengan pemerintah, bertemu juga dengan DPR, minta waktu. Kecuali kalau menganggap DPR itu memang musuh besar ya," ungkapnya.

Presiden Jokowi hari ini memanggil Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk membahas draf revisi Undang-Undang tentang KPK.

Baca Juga: Fahri Hamzah vs Pegawai KPK: Kalau Gak Setuju RUU KPK, Mundur Aja!

"Saya diberikan draf revisi Undang-Undang KPK untuk saya pelajari. Itu saja dulu," kata Yasonna yang ditemui di halaman Istana Negara, Jakarta, Senin (9/9).

Menurutnya, pemerintah akan mempelajari draf revisi undang-undang tersebut.

Tim Pantau
Editor
Adryan Novandia

Berita Terkait: