Pantau Flash
Anies Baswedan Perpanjang Tanggap Darurat Jakarta hingga 19 April
Positif COVID-19 Meningkat, 1.155 Kasus, 102 Meninggal, dan 59 Sembuh
Cegah Penyebaran Virus Korona, Menag Imbau Masyarakat Tidak Mudik
Seorang Dokter Positif Tertular Virus Korona dari Klaster Bima Arya
Presiden Prancis Ingatkan Italia Waspada Bantuan China dan Rusia

Komisi III Minta Pansel Capim KPK Setor 10 Nama di Akhir Agustus

Komisi III Minta Pansel Capim KPK Setor 10 Nama di Akhir Agustus Gedung KPK (Foto: Pantau.com/Yusuf Fadillah)

Pantau.com - Anggota Komisi III di DPR RI Masinton Pasaribu berharap Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan KPK akhir Agustus ini selesai melakukan seleksi bakal calon pimpinan KPK dengan sudah menyaring 10 nama. Dengan begitu, DPR pada bulan September bisa melakukan uji kepatutan dan kelayakan para capim KPK.

"Kita harapkan Pansel selesai melakukan penyaringan balon pimpinan KPK akhir Agustus ini dan 10 nama-nama yang tersaring oleh Pansel Capim KPK dapat dikirimkan kepada Presiden dan 10 nama Capim KPK langsung diteruskan oleh Presiden kepada DPR RI untuk dilakukan uji kelayakan (fit and proper test) bulan September," kata Masinton kepada wartawan, Selasa (20/8/2019).

Baca Juga: Daftar 40 Orang yang Lolos Seleksi Capim KPK, Ada Karyawan Bank dan Dosen

Dengan begitu menurutnya DPR RI pada periode 2014-2019 di akhir-akhir masa jabatan bisa memilih 5 nama pimpinan KPK baru untuk masa periode 2019-2023.

Sementara di sisi lain, Masinton menyampaikan beberapa kriteria sebagai calon pimpinan KPK. Paling tidak ada 4 poin yang diharapkan Masinton terhadap pimpinan KPK ke depan.

"Pertama, pimpinan KPK yang memiliki keberanian menata internal institusi KPK, karena di internal KPK saat ini ada pengelompokan atau faksi antar pegawai dan penyidik," tuturnya.

Baca Juga: Blak-blakan Saut Situmorang Soal Tudingan Belum Setor LHKPN Jadi Capim KPK

Untuk yang kedua menuut Masinton, pimpinan KPK harus berani keluar dari pakem kerja KPK yang selama delapan tahun belakangan menurutnya terjebak pada rutinitas agenda penyadapan dan OTT (operasi tangkap tangan) tanpa kejelasan target dari setiap operasi tangkap tangan yang dilakukan.

"Ketiga, pimpinan KPK yang berani bekerja membantu tugas pemerintah menciptakan dan membangun sistem anti korupsi di setiap lembaga pemerintahan pusat-daerah dan BUMN," ujarnya.

"Keempat, pimpinan KPK harus mampu membangun sinergi dengan lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, khususnya dalam hal pemberantasan korupsi. Melaksanakan fungsi trigger mechanism bagi kepolisian dan kejaksaan. Sehingga penindakan korupsi bukan hanya monopoli KPK," sambungnya.

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta

Berita Terkait: