Pantau Flash
Mentan Syahrul Yasin Limpo Dorong Mahasiswa IPB Jadi Petani Modern
Polri: Pemilik Zat Radioaktif Ilegal yang Gemparkan Tangsel Pegawai BATAN
Ada Fenomena CENS dari Laut China Selatan dalam Banjir Jakarta
Marquez Akui Sempat Kesulitan dengan Motor Baru Honda
Rupiah Ditutup Melemah di Level Rp13.887 per Dolar AS

Komisioner KPU Tingkat Provinsi Dikumpulkan Pasca OTT Wahyu Setiawan

Headline
Komisioner KPU Tingkat Provinsi Dikumpulkan Pasca OTT Wahyu Setiawan Ketua KPU Arief Budiman. (Foto: Antara/Boyke Ledy Watra)

Pantau.com - Komisi Pemilihan Umum akan memanggil seluruh komisioner KPU tingkat provinsi untuk menekankan soal integritas pasca operasi tangkap tangan (OTT) KPK mantan komisioner Wahyu Setiawan.

"Saya mau mengingatkan, penekanan-penekanan (menjadi penyelenggara berintegritas), jadi tidak hanya kita kirim surat edaran. Saya mau beri penekanan agar peristiwa ini jadi pelajaran penting bagi kita. Supaya ga terulang lagi. " kata Ketua KPU Arief Budiman di Jakarta, Selasa (21/1/2020).

KPU berencana mengumpulkan para komisioner di tingkat daerah tersebut pada minggu ke dua atau ketiga Februari 2020. "Setiap daerah kan ada lima komisioner, kelima-limanya kita panggil, pokoknya Februari harus sudah dipertemukan," katanya.

Baca juga: KPK Hari Ini Panggil Staf KPU dalam Kasus Suap Libatkan Wahyu Setiawan

Selain untuk memberikan peringatan soal integritas, pemanggilan para komisioner daerah ini juga untuk membahas beberapa persiapan Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020 dan evaluasi Pemilu 2019.

Untuk penyelenggaraan Pilkada 2020, ada persoalan-persoalan yang perlu ditangani secara cepat agar tidak menghambat tahapan, salah satunya soal rasionalisasi anggaran Pilkada.

Sebanyak 270 daerah yang menyelenggarakan Pilkada dan KPU awalnya sudah saling sepakat untuk besaran anggaran dari belanja daerah yang akan dihibahkan. Kemudian kesepakatan tersebut ditandatangani dalam Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NPHD), namun belakangan beberapa daerah merasa keberatan dengan jumlah yang telah disepakati.

Arief mengatakan ada beberapa daerah yang telah menyampaikan permintaan rasionalisasi, namun KPU belum menerima laporan resmi total daerah mana saja yang meminta rasionalisasi.

Baca juga: Tim Hukum: Andaikata Penggeledahan di DPP PDIP, Bisa Disebut Kejahatan?

Menurut dia, sebenarnya KPU juga memiliki prinsip penyelenggaraan pemilu di dorong harus murah, hemat, efektif dan efisien. Atas prinsip tersebut, bisa saja ada ruang untuk merasionalisasi anggaran.

"Artinya (merasionalisasi) agar murah dan hemat (itu tidak pula) kemudian mengganggu substansi pelaksanaan pilkada itu sendiri," ujarnya.

Pemilihan kepala daerah serentak 2020 akan digelar di 270 daerah, atau pada 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Widji Ananta
Category
Nasional

Berita Terkait: