Pantau Flash
Panglima TNI: Waspadai Gangguan Kedaulatan Negara di Natuna dan Papua
Survey BI: Penjualan Eceran pada Mei 2020 Turun 20,6 Persen
PBB Umumkan Amerika Serikat Keluar dari WHO
KPK Panggil 2 Saksi Kasus Suap Gratifikasi Sekretaris Mahkamah Agung
Komisi II: Mayoritas Fraksi Ingin Turunkan Ambang Batas Presiden 15 Persen

Komnas HAM Ragu Pemblokiran Internet di Papua Bisa Redam Ketegangan

Komnas HAM Ragu Pemblokiran Internet di Papua Bisa Redam Ketegangan Ilustrasi (Foto: Pantau.com/Amin H. Al Bakki)

Pantau.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) tak yakin pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat dapat meredam ketegangan. Pasalnya, hal itu malah membuat masyarakat di ujung timur Indonesia sulit mendapat informasi yang akurat. 

"Apakah kita mampu meredam ketegangan dengan membuat ketidakpastian? Tidak ada teorinya. Yang ada adalah meredam ketegangan dengan memberikan kepastian, informasi yang pasti, semua saluran dibuka," ujar Komisioner Komnas HAM Choirul Anam di Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Baca juga: Pemblokiran Internet Papua, Wiranto: Saya Tak Ragu Terus 'Lemotkan' Medsos

Menurut Anam, kebijakan pemerintah dan imbauan tidak dapat disalurkan secara masif kepada masyarakat Papua karena pemblokiran data internet.

Pemerintah tidak dapat menjangkau masyarakat hingga ke desa-desa sehingga saat komunikasi ditutup, masyarakat dikhawatirkan semakin dalam kebingungan saat terjadi kericuhan.

"Ada fitnah atau hoaks ya hoaks yang diperangi," ucap Anam.

Dalam menyelesaikan masalah di Papua, Komnas HAM menegaskan tidak boleh dengan cara menciptakan ketegangan berikutnya.

"Ini kan ruang publik, bagaimana pemerintah mengelola harus dipertanggungjawabkan kepada publik," kata dia.

Baca juga: Bareskrim Dalami Akun Medsos Penyebar Hoaks Pemicu Kerusuhan Manokwari

Kementerian Komunikasi dan Informatika akan membuka pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat secara bertahap mulai Rabu (4/9/2019).

Sementara pemblokiran layanan data telekomunikasi di Papua dan Papua Barat dilakukan sejak 21 Agustus 2019 karena kericuhan pecah di sejumlah daerah saat demonstrasi terkait rasial digelar.

Hingga 1 September 2019, Kominfo mendeteksi terdapat setidaknya 500 ribu URL atau kanal yang digunkaan untuk mengirim hoaks. Selama internet ditutup aksesnya, masyarakat daerah itu hanya dapat menggunakan layanan telepon dan SMS.

Tim Pantau
Editor
Adryan Novandia
Penulis
Kontributor - TIH

Berita Terkait: