Pantau Flash
WNI di Kapal Diamond Princess 'Kecewa' Jika Evakuasi Lewat Jalur Laut
Pesan BOPI untuk LIB: Jangan Ada Kericuhan di Liga 1 2020
Jelang Akhir Pekan Rupiah Melemah Rp13.760 per Dolar
Sebastian Vettel: SF1000 Jelas Lebih Meningkat Dibanding Tahun Lalu
Maskapai Global Diprediksi Kehilangan Rp400 Triliun Akibat Wabah Korona

KontraS Desak Jokowi Bawa Kasus Pelanggaran HAM Berat ke Pengadilan

Headline
KontraS Desak Jokowi Bawa Kasus Pelanggaran HAM Berat ke Pengadilan Presiden Jokowi dan Maruf Amin (Foto: Antara/Wahyu Putro A)

Pantau.com - Deputi Koordinasi Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Feri Kusuma mendorong Presiden Joko Widodo dan Kejaksaan Agung RI untuk segera membawa kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di masa lalu ke pengadilan HAM.

"Kita mendorong Kejaksaan Agung dan Presiden Jokowi, agar kasus ini segera dibawa ke pengadilan HAM ad hoc," kata Feri, usai konferensi pers di kantor KontraS, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2019).

Baca juga: Ma'ruf Amin: Penculik Aktivis 98 Orang yang Pintar

Menurutnya, dengan presiden berupaya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, merupakan salah satu janji presiden yang disebutkan dalam Nawa Cita atau sembilan agenda prioritas Jokowi pada periode jabatan 2014-2019.

"Dalam hal ini, kita juga berharap Presiden Jokowi, sebagaimana dia pernah menjanjikan dalam Nawa Cita akan menghapus impunitas dan akan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat secara berkeadilan," ujar Feri.

Ia berpendapat, jika presiden mampu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di masa lalu, dapat menjadi indikator penting dalam sejauh mana komitmen politik presiden dalam penyelesaian kasus terkait yang selama ini didorong keluarga korban untuk segera diberikan kepastian keadilan serta dituntaskan.

"Karena negara kita ini negara hukum, maka wujud dari negara hukum itu harus diwujudkan dalam bentuk bagaimana peristiwa demi peristiwa yang terjadi bisa diselesaikan dalam pengadilan HAM ad hoc," katanya pula.

Baca juga: Sebut Dua Kubu Terlibat Pelanggaran HAM, Haris Azhar Tolak Bersaksi

Sebelumnya, KontraS ditemani perwakilan dari Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK), Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) mengadakan konferensi pers terkait gugatan Kivlan Zein kepada Wiranto.

Mereka menilai gugatan terkait pembentukan Pam Swakarsa tahun 1998, dapat menjadi bukti baru perkembangan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Feri menyebutkan bahwa Komnas HAM periode 2002-2003 sudah melakukan penyelidikan projusticia atas Peristiwa Semanggi I, II dan Tragedi Trisakti. Karena itu, pihaknya juga meminta agar Komnas HAM untuk menindaklanjuti gugatan Kivlan Zein ke tingkat selanjutnya.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Adryan Novandia
Category
Nasional

Berita Terkait: