Koruptor Kakap Surya Damadi Janji Pulang dan Tiba Hari Ini di Jakarta, Ditungguin Jaksa Agung Loh..

Headline
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) Ketut Sumedana. ANTARA/HO-Kejaksaan Agung

Pantau – Surya Darmadi yang merupakan tersangka kasus dugaan korupsi penguasaan lahan sawit dan Tindak Pidana Pencucuian Uang (TPPU) berjanji akan pulang ke Tanah Air.

Terkait janjinya Surya atau yang akrab disapa Apeng itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana, menantikan kehadarin Apeng untuk menjalankan proses hukum. Namun, hingga saat ini pihak dari Kejagung belum menerima surat terkait kabar kepulangannya ke Indonesia.

“Saya sudah konfirmasi Direktur Penyidikan, belum ada surat dimaksud,” ujarnya, Minggu (14/8/2022).

Sumedana juga menyampaikan bahwa sebagai warga negara yang baik, taat hukum datang ke penegak hukum ketika dipanggil.

Sebelumnya, kabar kepulangan Surya Darmadi disampaikan oleh kuasa hukumnya, Juniver Girsang, pada beberapa hari lalu.

“Surya Darmadi dengan itikad baik memutuskan datang ke Indonesia pada hari Senin, 15 Agustus 2022, sedianya akan tiba di Jakarta,” kata Juniver dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/8/2022).

Bahkan, Juniver menunjukkan bahwa kliennya sudah bersurat kepada Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan jajaran pimpinan Kejaksaan Agung untuk kesiapannya menjalani pemeriksaan.

Diketahui, dalam perkara ini, tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah menetapkan dua tersangka. Mereka adalah Surya Darmadi (SD) selaku pemilik PT Duta Palma Group dan Raja Thamsir Rachman (RTS) selaku Bupati Indragiri Hulu periode 1999—2008.

Keduanya disangkakan melanggar primer Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dengan subsider Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Khusus tersangka Surya Darmadi, disangkakan langgar Pasal 3 atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tindakan para tersangka ini menyebabkan kerugian negara yang hingga Rp78 triliun. Sebanyak Rp10 triliun di antaranya merupakan nilai kerugian negara. Sisanya, menurut kejaksaan, nilai kerugian perekonomian negara.

Tim Pantau
Editor
Firdha Rizki Amalia