Pantau Flash
Pemerintah Optimistis Investasi Listrik Meningkat 39 Miliar Dolar
Erick Thohir Berencana Tutup 5 Anak Usaha Garuda Indonesia
BI Targetkan Pertumbuhan Kredit 2020 di Kisaran 9-11 Persen
11 Pos Lintas Batas Negara Terpadu Akan Rampung di 2020
Gilas Persija 4-1, Persebaya Juara Piala Gubernur Jatim 2020

KPK Akan Jerat Pihak yang Halangi Kasus Suap Kader PDIP Harun Masiku

KPK Akan Jerat Pihak yang Halangi Kasus Suap Kader PDIP Harun Masiku Gedung KPK (Foto: Antara)

Pantau.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengenakan pasal 'obstruction of justice' bagi pihak-pihak yang menghalangi penyidikan dalam kasus suap yang menjerat kader PDIP Harun Masiku (HAR).

"Memang sangat memungkinkan siapapun di dalam proses penyidikan dan penuntutan yang menghalangi kerja-kerja dari penyidikan maupun penuntutan tetapi perlu dikaji lebih lanjut dan lebih jauh terkait itu," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di gedung KPK, Jakarta.

Baca juga: KPK Hari Ini Panggil Staf KPU dalam Kasus Suap Libatkan Wahyu Setiawan

Harun merupakan salah satu tersangka suap terkait proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 yang telah dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Sampai saat ini, belum diketahui keberadaan Harun.

Berdasarkan catatan Ditjen Imigrasi Kemenkumham, Harun telah keluar Indonesia menuju Singapura pada Senin (6/1) melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang sekitar pukul 11.00 WIB.

"Seluruh kemungkinan itu ada tetapi perlu kajian lebih jauh apakah memang benar-benar pihak yang dianggap menghambat proses penyidikan termasuk juga nanti ke depan kalau nanti penuntutan terjadi kita bisa terapkan Pasal 21. Sejauh ini belum masuk ke sana," ucap Ali.

Adapun Pasal 21 tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal tersebut mengatur mengenai orang yang sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa dalam perkara korupsi dapat dipidana paling singkat tiga tahun dan maksimal 12 tahun dan denda paling banyak Rp600 juta.

Baca juga: PDIP Lapor ke Dewas Terkait Kasus Harun Masiku, Ketua KPK: Hak Mereka

KPK pada Kamis (9/1) telah mengumumkan empat tersangka dalam kasus tersebut Sebagai penerima, yakni Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan (WSE) dan mantan anggota Badan Pengawas Pemilu atau orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina (ATF).

Sedangkan sebagai pemberi Harun Masiku dan Saeful (SAE) dari unsur swasta.

Diketahui, Wahyu meminta dana operasional Rp900 juta untuk membantu Harun menjadi anggota DPR RI dapil Sumatera Selatan I menggantikan caleg DPR terpilih dari Fraksi PDIP dapil Sumatera Selatan I Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. Dari jumlah tersebut, Wahyu hanya menerima Rp600 juta.


Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Adryan Novandia
Category
Nasional

Berita Terkait: