Pantau Flash
Total Kasus COVID-19 Jadi 28.233: Tambahan 684 Kasus, Terbanyak dari Jatim
Masa Berlaku SIM Habis Antara 17 Maret-29 Mei, Anda Tidak Akan Ditilang
BPS: Bekerja atau Dirumahkan saat COVID-19 buat Pendapatan Menurun
PTUN Vonis Jokowi Langgar Hukum Kasus Pemblokiran Internet Papua
Ridwan Kamil Terbitkan Pergub New Normal untuk Jabar

KPK Akan Umumkan Tersangka Baru pada Korupsi Mafia Migas

KPK Akan Umumkan Tersangka Baru pada Korupsi Mafia Migas Gedung KPK (Foto: Pantau.com/Yusuf Fadillah)

Pantau.com - KPK berencana mengumumkan tersangka baru terkait kasus mafia di sektor migas siang ini. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan KPK telah melakukan proses penyidikan dalam kasus tersebut.

"Setelah Presiden Jokowi membubarkan Petral (Pertamina Energy Trading Ltd) pada Mei 2015 sebagai bagian dari perang pemerintah terhadap mafia migas, KPK melakukan penyelidikan mendalam untuk menelusuri fakta-fakta hukum praktik mafia di sektor migas," kata Febri kepada wartawan, Selasa (10/9/2019).

"Informasi tentang perkara tersebut akan kami sampaikan pada publik siang ini di gedung KPK," tambahnya.

Baca juga: Sindir Pimpinan KPK, Desmond: Mereka Brengsek Apa Bedanya dengan DPR!

Sebelumnya, KPK menelaah hasil audit forensik terhadap Petral dalam pengadaan minyak pada 2012-2014. PT Pertamina menyerahkan audit tersebut karena KPK meminta salinan hasil audit.

Audit itu berasal dari auditor Australia dan juga audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Indonesia.

Saat itu, mantan Menteri ESDM Sudirman Said sudah mengatakan bahwa potensi pelanggaran hukum dari audit itu akan diserahkan ke aparat penegak hukum.

Sudirman juga menjelaskan bahwa ada pihak ketiga di luar bagian manajemen Petral dan Pertamina yang ikut campur dalam proses pengadaan dan jual beli minyak mentah maupun produk BBM, mulai dari mengatur tender dengan harga perhitungan sendiri, menggunakan instrumen karyawan dan manajemen Petral saat melancarkan aksi.

Akibatnya, Petral dan Pertamina tidak memperoleh harga yang optimal dan terbaik ketika melakukan pengadaan. Pihak ketiga tersebut sangat berpengaruh dalam perdagangan minyak mentah dan BBM serta membuat pelaku usaha dalam bidang tersebut mengikuti permainan yang tidak transparan.

Baca juga: Komisi III: Kami Harap Presiden Segera Kirim Surat Soal RUU KPK

Petral sendiri sudah dibubarkan sejak 13 Mei 2015 lalu, tugas Petral digantikan PT Pertamina Integrated Supply Chain (ISC Pertamina) sehingga diskon yang sebelumnya disandera pihak ketiga sudah kembali ke pemerintah dan perdagangan lebih transparan serta bebas.

Mafia tersebut diduga menguasai kontrak 6 miliar dolar AS per tahun atau sekitar 15 persen dari rata-rata impor minyak tahunan senilai 40 miliar dolar AS.

Tim Pantau
Editor
Adryan Novandia
Penulis
Lilis Varwati

Berita Terkait: