Pantau Flash
Anies Pastikan Sore Ini Tinggi Muka Air di Pintu Air Manggarai Normal
Penembakan di Cafe Shisha Jerman, 9 Orang dan Pelaku Tewas
Jokowi Benarkan 4 WNI Positif Korona di Kapal Pesiar Diamond Princess
Ada Gubernur Belum Alihkan Kewenangan Izin Investasi, Bahlil Lapor Presiden
KPK Takut Tangkap DPO Eks Sekretaris MA Nurhadi?

KPK Geledah Kantor Bupati Bengkalis, Kasus Apa?

KPK Geledah Kantor Bupati Bengkalis, Kasus Apa? Ilustrasi (Foto: Pantau.com/Amin H. Al Bakki)

Pantau.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Geledah Kantor Bupati Bengkalis Amril Mukminin, rumah dinas Bupati, dan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Bengkalis. Penggeledahan itu terkait dugaan kasus korupsi proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis Prov. Riau TA 2013-2015.

"Ada penggeledahan yang dilakukan oleh KPK hari ini di Bengkalis. Jadi KPK menggeledah tiga lokasi pertama Kantor Bupati Bengkalis dan yang kedua pendopo atau rumah dinas Bupati Bengkalis dan yang ketiga kantor dinas PU setempat. Penggeledahan Ini merupakan bagian dari proses penyidikan yang sudah berjalan," kata juru bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (15/5/2019).

Baca juga: Ini yang Disita KPK dalam Penggeledahan di Kantor Menteri Perdagangan 

Dari penggeledahan itu disita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan proyek jalan di Bengkalis. Febri mengungkap penyidik tengah melakukan pengembangan dalam kasus tersebut.

"Kami sedang melakukan pengembangan untuk sebuah penyidikan yang terjadi di Bengkalis yaitu salah satu proyek jalan di sana. Sehingga dari penggeledahan itu kami amankan sejumlah dokumen-dokumen penganggaran terkait dengan proyek jalan itu," pungkasnya.

Baca juga: KPK Geledah Ruang Kerja Seorang Anggota DPR Fraksi PD, Kasus Apa? 

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka. Yakni Sekretaris Dumai Muhammad Nasir dan Direktur Utama PT Nawatindo road constraction Hobby Siregar.

Keduanya telah menjadi tersangka KPK sejak Agustus 2017. KPK menduga korupsi yang melibatkan Sekretaris Daerah Dumai itu merugikan keuangan negara hingga Rp80 miliar. 

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Sigit Rilo Pambudi
Reporter
Lilis Varwati
Category
Nasional

Berita Terkait: