Pantau Flash
Kematian Babi Akibat Virus ASF di NTT Mencapai 22.000 Ekor
Rakyat Rusia Setuju Presiden Vladimir Putin Berkuasa hingga 2036
Bansos Rp300 Ribu Hanya Dibagikan Sebulan Sekali Mulai Juli untuk Warga DKI
Kasus Positif COVID-19 di Indonesia Tembus 60.000 per 3 Juli
Presiden Jokowi Bersyukur Status Indonesia Naik Menengah ke Atas

KPK Merasa Tak Dilibatkan Susun Kabinet, Masinton: Jangan Kepo!

KPK Merasa Tak Dilibatkan Susun Kabinet, Masinton: Jangan Kepo! Anggota DPRRI Fraksi PDIP Masinton Pasaribu (Foto: Antara)

Pantau.com - Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu turut buka suara menanggapi KPK yang merasa tak dilibatkan oleh Presiden Joko Widodo dalam penyusuanan kabinet seperti halnya pada periode awal tahun 2014.

Masinton meminta KPK tak perlu ingin banyak tahu soal penyusunan menteri kabinet. Sebab menurutnya, persoalan menteri merupakan hak prerogatif yang dimiliki oleh Jokowi.

Baca Juga: Ditanya Susunan Kabinet Menteri, Jokowi: Yang Lama Ada, yang Baru Banyak

“Ya penyusunan kabinet itu mutlak otoritas dan prerogatif presiden, prerogatif itu berarti hak khusus presiden yang tidak boleh dibagi-bagi ke siapapun. Jadi KPK tidak boleh kepo tentang kabinet sekarang siapa yang akan disusun oleh presiden,” kata Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Menurutnya Presiden saat ini tak perlu lagi libatkan KPK dalam melacak jejak para calon menterinya. Sebab, Presiden memiliki banyak instrumen untuk melcak calon menterinya.

“Jadi secara formal tidak ada masalah kalau presiden tidak melibatkan KPK dan PPATK karena presiden punya banyak instrumen untuk melakukan tracking atau rekam jejak terhadap masing-masing anggota kabinetnya nanti,” ungkapnya.

Adapun alasan lain menurut Masinton tidk libatkannya KPK dalam menysusun Kabinet alnatarn berkaca dari tahun 2014. Dimana menurutnya kala itu, sejumlah nama pilihan Jokowi dicoret begitu saja tanpa ada alasan yang jelas.

“Ya 2014 lalu iya beliau mengajak, kan pengalaman dari 2014 lalu juga beliau kemudian tidak mengajak. Harus menanyakan KPK secara formal kembali, dulu 2014 ada 8 yang distabilo merah oleh KPK pada saat itu dan 8 itu tidak jadi diangkat sebagai menteri. Dan kita tidak tahu proses penanganan perkaranya sampai sekarang 8 orang yang katanya bermasalah secara hukum itu,” tuturnya.

“Nah, mungkin presiden berangkat dari pengalaman itu, jadi jangan sampai KPK ini berubah fungsi menjadi komisi penghambat karier,” sambungnya.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengatakan pihaknya tidak dilibatkan dalam penyusunan kabinet di periode kedua Jokowi.

Baca Juga: Jokowi Dinilai Tak Perlu Libatkan KPK Susun Kabinet

Laode hanya berharap Presiden RI Joko Widodo dapat menunjuk orang-orang yang mempunyai rekam jejak bagus untuk mengisi posisi menteri dalam periode kedua pemerintahannya.

Laode mengatakan hingga saat ini belum ada permintaan kepada KPK untuk menelusuri rekam jejak orang-orang yang akan ditunjuk sebagai menteri tersebut.

Tim Pantau
Editor
Bagaskara Isdiansyah

Berita Terkait: