KPK Tahan Tersangka Bupati Pemalang dan Lima Orang Lainnya 20 Hari Ke Depan

Headline
Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu (kiri), Ketua KPK Firli Bahuri (tengah), dan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/8/2022), terkait dengan penetapan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo sebagai tersangka. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

Pantau – Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo dan lima orang lainnya akhirnya ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka terkait kasus yang menjeratnya, yakni kasus suap dan pungutan tidak sah dalam pengadaan barang dan jasa serta jabatan.

Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi persnya di gedung KPK mengumumkan beberapa orang yang termasuk kategori tersangka atas kasus itu, salah satunya adalah Mukti Agung Wibowo.

Kemudian, Bupati Pemalang beserta lima tersangka lainnya pun dilakukan penahanan oleh KPK selama 20 hari ke depan.

“Pertama, MAW Bupati Pemalang periode 2021 sampai 2026, dua, AJW Komisaris PDAU, ketiga, SM pejabat sekretaris daerah, keempat, SG Kepala BPBD, kelima YN Kepala Dinas PU Kabupaten Pemalang,” kata Firli pada Jumat (12/8/2022) malam.

“Dalam rangka untuk proses penyidika tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan terhadap enam orang tersebut selama 20 hari terhitung mulai tanggal 13 Agustus 2022 selama 20 hari ke depan,” sambungnya.

Tersangka MAW ditahan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK, dan AJW ditahan di Rutan KPK pada Kaveling C1. Sementara tersangka SM, SG, YN, dan MS masing-masing ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur.

Atas perbuatannya tersebut, tersangka MAW dan AJW selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan, tersangka SG, YN, MS, dan SM selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut penangkapan terhadap Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo terkait dengan dugaan suap.

“MAW (Mukti Agung Wibowo) dan beberapa orang yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi berupa suap,” kata Firli dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (12/8/2022).

Saat ini, kata Firli, tim di Kedeputian Penindakan KPK masih bekerja. KPK masih minta keterangan terhadap para pihak yang telah ditangkap tersebut.

“Rekan-rekan dari Kedeputian Penindakan masih terus bekerja. Pada saatnya kami akan memberikan penjelasan kepada publik,” kata Firli.

Tim Pantau
Editor
M. Abdan Muflih