KPK Telaah Laporan Dugaan KKN Gibran dan Kaesang

Headline
Wali Kota Surakarta yang juga anak Presiden Joko WidodoWali Kota Surakarta yang juga anak Presiden Joko Widodo

Pantau.comDua putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keduanya dilaporkan oleh aktivis 98 yang juga dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun.

Ubedilah melaporkan Gibran dan Kaesang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisni anak Presiden.

Juru bicara KPK, Ali Fikri, membenarkan telah menerima laporan dari aktivis 98 itu. “Terkait laporan tersebut, informasi yang kami terima, benar telah diterima Bagian Persuratan KPK,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 11 Januari 2022.

Ali mengatakan pihaknya mengapresiasi pihak- pihak yang terus gigih mengambil peran dalam upaya pemberantasan korupsi. “KPK akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat tersebut. Tentu dengan lebih dahulu melakukan verifikasi dan telaah terhadap data laporan ini,” ujar dia.

Baca juga: Dua Anak Jokowi Dilaporkan ke KPK

Verifikasi dilakukan untuk menghasilkan rekomendasi, apakah aduan tersebut layak untuk ditindaklanjuti dengan proses telaah atau diarsipkan. Proses verifikasi dan telaah penting sebagai pintu awal apakah pokok aduan tersebut sesuai undang-undang yang berlaku, termasuk ranah tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK atau tidak.

Kata Ali, KPK juga secara proaktif akan menelusuri dan melakukan pengumpulan berbagai keterangan dan informasi tambahan untuk melengkapi aduan yang dilaporan. Apabila aduan tersebut menjadi kewenangan KPK tentu akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Pengaduan masyarakat menjadi salah satu simpul kolaborasi KPK dengan publik dalam upaya pemberantasan korupsi,” katanya.

Dalam laporannya, Ubedilah mengatakan bahwa laporan ini berawal dari 2015 terdapat perusahaan besar PT SN yang sudah menjadi tersangka pembakaran hutan dan sudah dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan nilai Rp7,9 triliun.

“Tetapi kemudian oleh MA dikabulkan hanya Rp78 miliar. Itu terjadi pada Februari 2019 setelah anak Presiden membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan PT SN,” kata Ubedilah.

Menurut Ubedilah, dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) tersebut sangat jelas. Sebab, tidak mungkin perusahaan baru yang merupakan gabungan dari kedua anak Presiden yakni, Gibran dan Kaesang, bersama dengan anak petinggi PT SN mendapatkan suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan Ventura yang juga berjejaring dengan PT SN.

“Dua kali diberikan kucuran dana. Angkanya kurang lebih Rp99,3 miliar dalam waktu yang dekat. Dan setelah itu kemudian anak Presiden membeli saham di sebuah perusahaan yang angkanya juga cukup fantastis Rp92 miliar,” tuturnya.

“Itu bagi kami tanda tanya besar, apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup fantastis kalau dia bukan anak presiden,” Ubedilah menambahkan.

Dalam laporan ini, Ubedilah mengaku membawa bukti-bukti data perusahaan serta pemberitaan terkait adanya pemberian penyertaan modal dari Ventura. Laporan Ubedilah ini pun telah diterima oleh bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK.

rn

Tim Pantau
Editor
Aries Setiawan
Penulis
Tim Pantau.com