Pantau Flash
KPK Tetapkan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Tersangka
Covid-19 RI 16 Oktober: Kasus Positif Naik 997 dengan Pasien Sembuh 1.525
Buntut Kabur Karantina, Polda Metro Jaya Bakal Periksa Rachel Vennya 21 Oktober
Polda Metro Gerebek Holywings Tebet, Ada Ratusan Orang Masih Berkerumun
Jokowi Ogah Manjakan BUMN Sakit: Terlalu Sering Dapat Proteksi, Maaf Enak Sekali

KSPI Siap Gelar Aksi Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan di 10 Kota Besar

Headline
KSPI Siap Gelar Aksi Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan di 10 Kota Besar Ilustrasi demo buruh. (Foto: Antara/Imam Santoso)

Pantau.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar aksi menolak rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan revisi UU Ketenagakerjaan 2 Oktober 2019 di DPR RI.

Presiden KSPI Said Iqbal, di Jakarta, Senin, mengatakan tanggal tersebut dipilih usai pelantikan anggota DPR RI periode baru 2019-2024. "KSPI akan melakukan aksi di 10 kota besar, seperti di Bandung, Jakarta, Batam, Aceh dan lainnya," kata dia.

Baca juga: Fraksi PKS Minta Pemerintah Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Dia mengatakan, rencananya aksi besar-besaran itu akan diikuti oleh 150 ribu buruh. Aksi tersebut bukan jalan terakhir untuk menentang kenaikan iutan BPJS Kesehatan dan revisi UU Ketenagakerjaan.

Pihaknya akan menempuh jalan citizen lawsuit atau gugatan warga negara agar iuran BPJS Kesehatan tidak dinaikkan dan UU Ketenagakerjaan tidak direvisi.

Dia mengatakan kenaikan iuran tersebut memberatkan masyarakat dan bukan solusi untuk menyelesaikan defisit. Seharusnya kegagalan dalam mengelola BPJS Kesehatan tidak dibebankan kepada rakyat dengan menaikkan iuran.

"Yang seharusnya dilakukan adalah menambah kepesertaan BPJS Kesehatan dan menaikkan iuran untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibayarkan oleh pemerintah," kata dia.

Baca juga: Soal Iuran BPJS Naik, Komisi XI DPR: Pemerintah Jangan Terburu-buru!

Selain itu, Pemerintah juga harus memastikan 5 persen dari APBN dan 10 persen dari APBD (sesuai ketentuan yang diatur dalam UU Kesehatan) untuk anggaran kesehatan dialokasikan untuk BPJS Kesehatan.

"Cash flow anggaran juga harus diperhatikan. Termasuk sistem INA-CBG's dan kapitasi perlu dikaji kembali, sebab di situ banyak potensi kebocoran dan penyelewengan," kata Iqbal.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Widji Ananta
Penulis
Widji Ananta

Berita Terkait: