Pantau Flash
Jumlah Korban Meninggal Akibat Gempa di Turki Berjumlah 35 Orang
Pasien Positif Virus Corona di Malaysia Bertambah Jadi Empat Orang
Kalah dari Wakil Inggris, Hafiz/Glo Jadi Runner-up Thailand Master 2020
Kanada Identifikasi Kasus Pertama Virus Corona
Persib Bandung Perpanjang Kontrak Omid Nazari Satu Musim

Lanjutan Sidang Sengketa Pileg 2019, MK Putus 260 Perkara

Lanjutan Sidang Sengketa Pileg 2019, MK Putus 260 Perkara ilustrasi (Foto: Pantau.com/Yusuf Fadillah)

Pantau.com - Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pengucapan putusan sela serta ketetapan atas 260 perkara sengketa hasil Pileg 2019 pada Senin (22/7/2019), untuk mengetahui apakah perkara tersebut dapat dilanjutkan atau tidak.

"Senin ini agenda sidang di MK adalah pengucapan putusan atau ketetapan untuk seluruh (260) perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2019," ujar Kepala Bagian Humas dan Hubungan Dalam Negeri Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono di Gedung MK Jakarta, Senin (22/7/2019).

Baca juga: MK Tetapkan 3 Panel Hakim untuk Gugatan Sengketa Pileg

Kendati demikian hal itu tidak berarti bahwa seluruh pemeriksaan persidangan telah selesai, karena persidangan masih akan tetap dilanjutkan untuk perkara PHPU yang belum diputus.

"Semua pemohon dan para pihak yang berperkara dari 260 perkara PHPU ini dipanggil sidang untuk mengetahui perkara mana yang akan lanjut dan tidak lanjut pemeriksaannya," jelas Fajar.

Fajar menambahkan perkara yang dilanjutkan akan kembali diperiksa pada tahap sidang pembuktian yang rencananya akan digelar pada Selasa, 23 Juli 2019.

"Kenapa semua dipanggil, karena kalau yang dipanggil hanya yang perkara yang lanjut atau tidak, itu menjadi tidak adil," jelasnya.

Sebelumnya MK menggelar sidang pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan KPU, pihak terkait, dan Bawaslu untuk 260 perkara PHPU Legislatif 2019 pada Selasa, 9 Juli 2019 hingga Kamis, 18 Juli 2019.

Persidangan untuk perkara PHPU Legislatif ini terbagi dalam tiga ruang sidang panel, yang masing-masing panel harus disidangkan oleh hakim konstitusi yang merupakan keterwakilan dari Mahkamah Agung, Pemerintah, dan DPR.

Baca juga: Momen Kuasa Hukum PDIP Diminta Hakim Tak Cerewet saat Sidang Pileg di MK

Namun untuk pembacaan putusan dan ketetapan, sidang akan dilakukan secara pleno atau dihadiri oleh sembilan orang hakim konstitusi.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Sigit Rilo Pambudi
Penulis
Sigit Rilo Pambudi
Category
Nasional

Berita Terkait: