Pantau Flash
Kemendikbud Terbitkan Kepmen 719/P/2020 Tentang Kurikulum Darurat
Dishub DKI Sebut Ganjil Genap Bisa Berlaku Seharian Tanpa Skema Waktu
Pemerintah Izinkan Sekolah Tatap Muka di Zona Kuning dan Hijau COVID-19
Waketum PPP Reni Marlinawati Meninggal Dunia
Kasus Positif COVID-19 per 7 Agustus Melonjak 2.473 dengan Total 121.226

Laode KPK: Perusahaan Tambang Harus Bayar Royalti

Laode KPK: Perusahaan Tambang Harus Bayar Royalti Wakil Ketua KPK Laode M Syarief (Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso)

Pantau.com - Wakil Ketua KPK RI, La Ode Muhammad Syarif menyatakan bahwa semua perusahaan pertambangan yang memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) wajib melunasi pembayaran royalti kepada daerah dan negara.

"Bagi seluruh pemegang IUP yang belum melaksanakan kewajibannya, agar segera melunasinya. Data perusahaan yang belum melunasi haknya itu juga sudah ada di pihak KPK," kata La Ode Syarif, saat menghadiri sekalaigus memberi pengarahan pada rangkaian penandatangan MoU antara Pemprov Sultra dan kabupaten-kota dengan Dirjen Pajak, Bank Sultra dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Kendari, Rabu (21/8/2019).

Baca juga: KPK Panggil Mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo Hari Ini

Ia mengatakan, KPK memandang penting terhadap perusahaan tambang di Sultra, karena bila ada perusahaan yang hanya ingin mengeruk kekayaan alam di daerah sementara tidak melaksanakan kewajibannya maka itu salah besar.

"Salah satu kekayaan sumber daya alam di tanah air ada di Sultra. Makanya bila ada perusahaan yang hanya mementinkan dirinya sendiri maka yang dirugikan adalah masyarakat dan rakyat Sultra sendiri," ujar Syarif yang juga putra Sulawesi Tenggara itu.

Keterangan dari Gubernur Sultra Ali Mazi saat menyampaikan sambutan pada acara tersebut menyebutkan bahwa dari 267 perusahaan tambang di Sultra tunggakan royalti lebih dari Rp200 miliar.

Menurut gubernur, pemerintah Sultra akan bertindak tegas terhadap perusahaan tambang yang belum membayar uang jasa atau royalti kepada daerah dan negara, sebab itu sudah merupakan kewajiban dan aturan yang harus dilaksanakan bagi setiap perusahaan.

Baca juga: OTT di Bidang Impor Pangan Berulang, KPK Nilai 2 Kementerian Tak Sinkron

"Pemrov Sultra juga sudah bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi sebagai pendamping dalam proses penanganan tunggakan royalti oleh perusahaan yang dinilai bandel tersebut," ujar Ali Mazi. 

Ia mengatakan, data perusahaan yang belum melunasi kewajibannya itu sudah masuk dalam catatan gubernur.

"Bila ada yang tidak patuh, maka tentu Pemprov Sultra bersama pihak terkait akan memberi sanksi. Pada intinya semua perusahaan pemegang IUP wajib melunasi kewajibannya dan bila ada yang hengkang maka tentu akan berhadapan dengan pihak kepolisian," tutur Ali Mazi.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Widji Ananta
Penulis
Widji Ananta

Berita Terkait: