Pantau Flash
Sri Mulyani Usul Minuman Manis dalam Kemasan Jadi Objek Cukai
Wabah Virus Korona Dongkrak Harga Emas ke Level Tertinggi
Ketua DPRD Sebut Surat Anies Baswedan Soal Formula E Ilegal
Freeport Keluarkan Kocek 600 Juta Dolar AS untuk Bangun Smelter
Victoria Keluarkan Peringatan Berhati-hati Terhadap WNI Terkait Korona

LIPI Ungkap 4 Akar Masalah Konflik Papua

LIPI Ungkap 4 Akar Masalah Konflik Papua Aksi unjuk rasa mahasiswa Papua di Bandung (Foto: Antara/Raisan Al Farisi)

Pantau.com - Situasi di Papua hingga saat ini cenderung belum bisa dikatakan kondusif. Sejumlah aksi masih terus digelar seperti terjadi terakhir di wilayah Jayapura. Anggota Tim Kajian Papua LIPI Aisah Putri Budiarti mengungkapkan memang terdapat 4 akar masalah yang menjadi konflik di Papua.

Masalah pertama menurut Aisah adalah diskriminasi, masalah diskriminasi yang terjadi di Surabaya dan Malang hanya salah satu dari sekian banyaknya masalah diskriminasi yang ada terhadap orang Papua.

"Itu ada empat akar masalah konflik di Papua, salah satunya diskriminasi itu salah satu Maslah saja dan itu terbukti dan kita menemukan di kejadian di Jawa timur ini," kata Aisah dalam diskusi yang digeoar di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8/2019).

Kemudian masalah yang kedua menurut Aisah adalah masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Aisah mengungkapkan, hingga saat ini kasus pelanggaran HAM di Papua belum juga selesai.

Baca Juga: Menteri Jonan Sebut Kericuhan di Papua Tak Menganggu Aktivitas PT Freeport

"Meskipun pendekatan respresif yang dilakukan di orde baru sudah dicabut tapi sampai saat ini masih ada pelanggaran HAM, dan udah dinyatakan Jokowi, minta dituntaskan pada Jokowi terpilih di awal 2014, dinatal di Papua juga harus ada penyelesaian pelanggaran HAM  tapi sampai saat ini wasir Wamena dan Panai ini belum terselesaikan. dan Itu terjadi di era reformasi," ungkapnya.

Adapun masalah yang ketiga menurut Aisah adalah kegagalan pembangunan. Aisah menyebut bahwa berdasarkan penelitian yang ia lakukan menemukan kondisi kemiskinan semakin tinggi dan Indeks Pembangunan Manusia semakin rendah itu berada di wilayah kabupaten kota yang mayoritas OAP (Orang Asli Papua) .

"Ini Ironi sebenarnya, karena Otsus (Otonomi Khusus) sudah berjalan hampir 30 tahun, tapi kok ga ada perubahan padahal Otsus itu untuk OAP," tuturnya.

Lebih lanjut, masalah yang terakhir adalah Status politik Papua dan sejarah politik Papua ini problem yang seiring kali dihindari pemerintah. Padahal menurut Aisah itu isu besar yang harus diperhatikan pemerintah. 

Baca Juga: Kerusuhan Manokwari: 3 Polisi Jadi Korban, Kapolda dan Pangdam Dilempari

"Dan Ini ada perbedaan prespektif ttg status politik dan integrasi Papua masuk ke Indonesia. Ini harus diperhatikan," tandasnya.

Tim Pantau
Editor
Nani Suherni
Category
Nasional

Berita Terkait: