Pantau Flash
Pemkot Bogor Perpanjang PSBMK Sampai 13 Oktober
Pemimpin Kuwait Sheikh Sabah al-Ahmed Tutup Usia
Buruh akan Mogok Nasional 3 Hari Tolak Omnibus Law Ciptaker
Kasus Baru Positif COVID-19 Naik 4.005 dengan Total Kasus 282.724
Sadar COVID-19 Masih Jadi Momok, PSSI Resmi Tunda Lanjutan Liga 1 dan 2

Luhut: Tak Ada Uang Asing dalamPembangunan Kanpres di Ibu Kota Baru

Headline
Luhut: Tak Ada Uang Asing dalamPembangunan Kanpres di Ibu Kota Baru Luhut Binsar Panjaitan (Foto: Antara/Hafidz Mubarak)

Pantau.com - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan Indonesia enggan menggunakan dana asing untuk pembangunan kantor presiden dan kantor pemerintahan di ibukota baru. Meskipun ada tawaran pendanaan dari pendiri SoftBank dan Chief Executive Officer dari SoftBank Mobile Masayoshi Son.

"Kita tidak mau pembangunan kantor presiden dan kantor pemerintah itu dibayarin orang, kita mau dibayar pakai APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)," kata Luhut di Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Luhut memaparkan, awalnya, Masayoshi Son menanyakan kebutuhan dana untuk pembangunan ibukota dan menyatakan bersedia memberikan seluruh pendanaan yang dibutuhkan.

Baca juga: Wah, Bakal Ada Kendaraan Tanpa Awak di Ibu Kota Baru RI

Namun, Luhut mengatakan bahwa Indonesia tidak menginginkan hal tersebut, karena pembangunan kedua klaster itu merupakan simbol kebanggaan bagi Indonesia di mata internasional.

"Saya bilang kebutuhannya yang dihitung itu 40 miliar dolar AS. Dia bilang biar dari saya itu dananya. Tapi, kita tidak mau. Kita harus bangga jadi orang Indonesia, bukan kita minta-minta. Untuk kantor presiden tidak ada urusan orang luar, itu APBN," tegas Luhut.

Namun, Luhut menyampaikan bahwa Masayoshi tetap dapat berinvestasi di ibukota baru, misalnya untuk klaster-klaster lainnya di luar kantor presiden dan pemerintahan, di antaranya klaster perguruan internasional, atau rumah sakit dengan standar internasional.

Baca juga: Ketika Presiden Jokowi Mengindamkan Hal Ini di Ibu Kota Baru

"Saya bilang untuk klaster-klaster yang lain bisa kita omongin, tapi bukan kalian yang atur. Kita yang memutuskan. Rencananya Presiden Joko Widodo akan memberikan keputusannya pada Februari. Negosiasi kan butuh waktu," ungkap purnawirawan TNI itu.

Dalam memutuskan hal itu, lanjut Luhut, semua kemungkinan bisa saja terjadi, namun intinya adalah Indonesia dalam posisi yang tidak ingin didikte, namun saling menguntungkan.

"Kita yang memutuskan, ada saja kemungkinan ini itu. Tapi, yang saya ingin sadar adalah jangan kita didikte orang luar, semua negosiasi, saling menguntungkan," tegas Luhut.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Widji Ananta
Penulis
Lilis Varwati

Berita Terkait: