Pantau Flash
Mantap! DKI Jakarta Catat Angka Kesembuhan Harian Covid-19 Tertinggi
Wagub DKI Jakarta Rangkul Ormas untuk Jaga Stabilitas Ibu Kota, Sebut Bentuk Kolaborasi dengan Pemerintah
Pemerintah Turunkan Harga PCR Rp275 Ribu, Langsung Berlaku Mulai Hari Ini
Ribuan Ormas di Jakarta Deklarasikan Diri untuk Amankan Ibu Kota pada Pemilu 2024
Sah! Harga PCR Resmi Turun Jadi Rp275 Ribu, di Luar Jawa-Bali Rp300 Ribu

Mahfud MD Nilai Rakyat Lebih Suka Melihat Prabowo Memimpin Oposisi

Mahfud MD Nilai Rakyat Lebih Suka Melihat Prabowo Memimpin Oposisi Mahfud Md (Foto: Antara)

Pantau.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD menilai rakyat kini lebih menghendaki Prabowo Subianto mengambil posisi memimpin oposisi di parlemen sebagai kontrol terhadap pemerintahan selama lima tahun ke depan.

"Rakyat seperti kita-kita ini lebih suka Pak Prabowo memimpin oposisi di parlemen," kata Mahfud di Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, Senin (15/7/2019).

Baca juga: Amien Rais: Demokrasi Tanpa Oposisi Itu Bodong!

Menurut Mahfud, jika oposisi ada empat partai yakni Partai Gerindra, PKS, dan PAN bergabung, itu mencapai 36 persen di parlemen, sudah cukup untuk mengimbangi kubu pemerintah.

Namun demikian, saat ini hanya PKS yang secara jelas menyatakan belum bersedia bergabung dengan pemerintah padahal kekuatannya hanya 8 persen di parlemen.

"PKS itu hanya 8 persen berarti nanti kekuatannya 92 persen lawan 8 persen, tidak imbang, tidak sehat bagi kehidupan demokrasi konstitusional kita," katanya.

Baca juga: Gelar Aksi di Kertanegara, Relawan Penasaran dengan Surat Wasiat Prabowo

Menurut dia, Presiden terpilih Joko Widodo melalui pidatonya telah membuka opsi agar muncul oposisi sebagai kekuatan kontrol di DPR yang bisa dilakukan oleh Prabowo atau partai-partai lain. Namun, Jokowi berharap agar terwujud oposisi yang terhormat karena oposisi itu merupakan peran yang mulia.

Meski demikian, ia melanjutkan, tidak ada larangan jika pada akhirnya kubu Prabowo mengambil keputusan bergabung dengan pemerintah.

"Di samping artinya yang mulia untuk melaksanakan tugas negara, ada arti yang tidak mulia yakni politik itu adalah proses perburuan kekuasaan, ya silakan saja kalau mau mengambil politik dalam arti yang begitu. Tetapi politik sebagai tugas konstitusional itu harusnya berbagi tugas," kata dia.


Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Widji Ananta

Berita Terkait: