Pantau Flash
Satgas Laporkan 5.910.921 Jiwa Warga Indonesia Telah Mendapatkan Vaksinasi Lengkap
Polisi Libatkan Interpol Buru Pria Mengaku Nabi ke-26
Kanada Kembali Laporkan Kasus Pembekuan Darah Akibat Vaksin AstraZeneca
Penerima Vaksin COVID-19 Bertambah 95.060 Menjadi Total 10.801.244 Orang
Fly Over Cakung Bakal Uji Coba Perdana pada 19 hingga 21 April

Mahfud MD Sebut KLB Sumut Akan Jadi Masalah Jika ...

Mahfud MD Sebut KLB Sumut Akan Jadi Masalah Jika ... Menko Polhukam Mahfud MD. (Foto: Antara)

Pantau.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sumatera Utara akan menjadi masalah hukum bila didaftarkan ke Kemenkumham.

Jika hasil itu didaftarkan, pemerintah baru akan bertindak dengan meneliti keabsahan hukum dari KLB PD di Sumut.

Baca juga: Penyesalan SBY Usai Demokrat Dikudeta, 'Saya Mohon Ampun Kepada Allah'

"Kasus KLB PD baru akan jadi masalah hukum jika hasil KLB itu didaftarkan ke Kemenkumham. Saat itu pemerintah akan meneliti keabsahan-nya berdasarkan UU dan AD/ART parpol. Keputusan pemerintah bisa digugat ke pengadilan. Jadi pengadilanlah yang memutuskan. Sekarang tidak/belum ada masalah hukum di PD," kata Mahfud dalam akun Twitternya @mohmahfudmd, yang terpantau, di Jakarta, Sabtu (6/3/2021).

KLB Partai Demokrat di Sumatera Utara telah memutuskan Kepala Staf Kepresiden (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum terpilih.

Mahfud menekankan, KLB PD di Sumut saat ini bukan masalah hukum melainkan masalah internal partai, tetapi bila menjadi masalah hukum pemerintah akan turun tangan.

"Bagi pemerintah sekarang ini peristiwa Deli Serdang merupakan masalah internal PD. Bukan (minimal belum) menjadi malah hukum. Sebab belum ada laporan atau permintaan legalitas hukum baru kepada pemerintah dari Partai Demokrat. Pemerintah sekarang hanya menangani sudut keamanan, bukan legalitas partai," tutur Mahfud menjelaskan.

Baca juga: Moeldoko Ajak Seluruh Kader Demokrat Berjuang Kembalikan Kejayaan

Dalam kesempatan itu, Mahfud menegaskan pemerintah tidak pernah melarang KLB atau Munaslub karena menghormati independensi partai.

"Jadi, sejak era Bu Mega, Pak SBY hingga Pak Jokowi, pemerintah tidak pernah melarang KLB atau Munaslub yang dianggap sempalan karena menghormati independensi parpol. Risikonya, pemerintah dituding cuci tangan. Tapi, kalau melarang atau mendorong bisa dituding intervensi, memecah belah, dan lainnya," papar Mahfud.

Sebelumnya, KLB PD versi Sumut memenangkan Kepala KSP Moeldoko sebagai Ketum PD.

Partai Demokrat pun menyurati Menko Polhukam Mahfud MD, Menkumham Yasonna Laoly, hingga Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo agar menghentikan KLB di Sumut.

Tim Pantau
Editor
Gilang K. Candra Respaty

Berita Terkait: