Mahfud MD Sebut Pansus KPK Itu Cacat Hukum

Headline
Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD. (Foto: twitter/@mohmahfudmd)Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD. (Foto: twitter/@mohmahfudmd)

Pantau.com – Penolakan
terhadap pansus KPK yang digodok DPR RI agaknya semakin kencang. Partai Golkar
dan PPP yang sebelumnya mendukung langkah tersebut tiba-tiba disebutkan akan
menarik diri. Dengan opsi tersebut, praktis hanya PDIP, PAN, Hanura dan Nasdem
yang masih bertahan untuk melanjutkan hak angket lembaga antirasuah itu.


Mantan
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD pun angkat bicara. Menurutnya, pansus
KPK tersebut tidak memilki landasan hukum yang kuat lantaran hanya diikuti oleh
6 fraksi saja. Apalagi jika Golkar dan PPP mundur dari anggota pansus.


“Pansus
Angket KPK di DPR sejak awal hanya diikuti oleh 6 Faraksi. Itu sudah cacat
hukum. Hari-hari ini diberitakan, Golkar & PPP yang tadinya ikut, sekarang
akan keluar dari pansus dan mendesak Pansus segera mengakhiri tugasnya
saja,” kata Mahfud yang dikutip Pantau.com dari akun twitter @mohmahfudmd,
Jumat (22/12/2017).


Mantan
Menteri Pertahanan RI itu menilai, pansus yang tengah dikerjakan DPR sama saja
dengan rumah yang tidak dilengkapai kekuatan pada pondasinya. Mahfud
menambahkan, seperti halnya rumah dari pasir.


“Sudah
sejak Bulan Juni saya bilang, ‘Janganlah membangun rumah pasir’,” tegas
pria berusia 60 tahun itu.




Seperti
diketahui, pembentukan pansus hak angket KPK dilakukan untuk memanggil serta
melakukan proses penyelidikan terhadap proses hukum mega korupsi e-KTP. KPK
megatakan jika kerugian negara akibat praktik korupsi e-KTP itu mencapai Rp 2,3
triliun yang dinikmati banyak anggota DPR pada tahun 2012 silam.


Sebut
saja Setya Novanto dari fraksi Golkar, Miryam Haryani dari fraksi Hanura,
Markus Nari juga dari fraksi Golkar. Kemudian juga ada nama Gubernur Jateng
Ganjar Pranowo dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey dari PDIP. Selain
itu, juga ada nama Ade Komarudin yang juga disebutkan menerima uang haram e-KTP
itu. Kemudian juga ada mantan ketua fraksi Partai Demokrat Jafar Hapsah.

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Widji Ananta