Mardani Maming Diusulkan PWNU DKI Segera Dinonaktifkan dan Jangan Dibantu PBNU

Headline
Bendahara Umum PBNU dan bekas Bupati Tanah Bumbu tahun 2010-2018Bendahara Umum PBNU dan bekas Bupati Tanah Bumbu tahun 2010-2018, Mardani H Maning (Foto: Istimewa)

Pantau.com – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta meminta Pengurus Besar NU (PBNU) menonaktifkan dan tidak memberi bantuan hukum terhadap Mardani Maming.

Diketahui bahwa Bendahara Umum PBNU itu telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Ketua PWNU DKI Syamsul Ma’arif pada Selasa (21/6/2022) mengatakan, “PBNU tentu secepatnya mengambil sikap. Harapan kami, selaku Ketua PWNU, menonaktifkan Saudara Maming secepatnya. Jangan ditunda-tunda lagi. Harus tegas. Jangan memberikan batuan hukum, pendampingan bantuan hukum. Karena ini kasus korupsi. Biar diselesaikan oleh dirinya sendiri. PBNU sebaiknya tidak memberikan pembelaan hukum kepada Bendum tersebut.”

Menurut Syamsul, KPK patut diapresiasi karena tidak pandang bulu dalam penindakan kasus Mardani Maming.

“KPK tidak pandang bulu dalam penindakan, terutama terkait korupsi,” katanya.

Syamsul menilai kasus ini menjadi pembelajaran bagi NU di semua tingkatan untuk lebih selektif dalam memilih pengurus. Ia menekankan untuk mendahulukan pengurus yang bermoral, bukan bermodal.

“Ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, terutama pengurus NU di semua tingkatan. Hati-hati terkait proyek yang dilakukan tidak benar. Pembelajaran, ketika ambil menjadi pengurus, harus jelas track dan record-nya, didahulukan adalah orang moral bukan bermodal,” jelasnya.

Tim Pantau