Pantau Flash
Panglima TNI: Waspadai Gangguan Kedaulatan Negara di Natuna dan Papua
Survey BI: Penjualan Eceran pada Mei 2020 Turun 20,6 Persen
PBB Umumkan Amerika Serikat Keluar dari WHO
KPK Panggil 2 Saksi Kasus Suap Gratifikasi Sekretaris Mahkamah Agung
Komisi II: Mayoritas Fraksi Ingin Turunkan Ambang Batas Presiden 15 Persen

Mendagri Sedih Masih Ada Kepala Daerah yang Terjaring OTT KPK

Mendagri Sedih Masih Ada Kepala Daerah yang Terjaring OTT KPK Mendagri Tjahjo Kumolo (Foto: Antara/Abdu Faisal)

Pantau.com - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengaku sedih atas penangkapan kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami sedih, bagaimana pun mereka adalah mitra kami. Bagian dari Kemendagri," ujar Tjahjo ketika ditemui usai rapat terbatas di gedung Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Rabu malam (4/9/2019).

Baca juga: NasDem Salahkan Sistem Pencegahan Korupsi di Tengah Maraknya OTT KPK

Tjahjo mengatakan sudah berulang kali mengingatkan kepada aparatur pemerintah agar berhati-hati pada area rawan korupsi khususnya perencanaan anggaran, pendanaan proyek, dan jual beli jabatan.

Namun di sisi lain, Tjahjo mengapresiasi operasi tangkap tangan KPK yang sudah turun ke semua provinsi sampai tingkat Kabupaten dan Kota hingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

"KPK dalam melakukan auditnya kan sudah cukup baik dengan melibatkan bukti yang ada. Saya minta kepala daerah itu terbukalah terhadap proses penyidikan hingga persidangan," ujarnya.

Sedangkan Pelaksana tugas Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik mengatakan adanya kepala daerah yang tertangkap tangan oleh KPK disebabkan sistem pemerintahan yang tidak akuntabel.

"Apakah kepala daerahnya salah, saya tidak katakan seperti itu, tapi kami mendorong kepala daerah agar lebih akuntabel, kemudian membangun sistem yang lebih bisa dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya," ujar Akmal.

Baca juga: 10 Nama Capim KPK Akan Diuji DPR, Komisi III Ingatkan Hal Ini

Akmal tidak memungkiri banyak hal menjadi penyebab, apalagi Kemendagri tidak bisa menjaga tindak-tanduk aparatur pemerintahan dari waktu ke waktu.

"Kami bosan menyampaikan agar mereka menjauhi tindak korupsi. Kami tidak bisa menjagai mereka dari waktu ke waktu," kata Akmal.

Namun, Akmal tidak mau menyalahkan personal. Ia hanya ingin mendorong langkah-langkah pencegahan melalui upaya-upaya pelayanan yang lebih akuntabel.

Menurut dia, mencegah korupsi selain meningkatkan integritas personal juga mesti dilakukan penguatan sistem.

"Kami tidak ingin menyalahi siapa-siapa tapi lebih mendorong pembenahan sistem pelayanan publiknya menurut Perpres 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik," kata Akmal.


Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Adryan Novandia
Penulis
Kontributor - TIH

Berita Terkait: