Pantau Flash
Kapolda Sumut Copot Kapolsek Kutalimbaru, Buntut Ulah Anak Buahnya Cabuli Istri Tahanan
Relawan Jokowi Mania Gugat Instruksi Mendagri ke PTUN Jakarta
Sebuah SD Negeri Disegel Warga di Hari Pertama Belajar Tatap Muka, Orang Tua Siswa Kebingungan
Sungguh Perbuatan Biadab! Jemaah Sholat Subuh di Masjid Ditembaki Secara Brutal, 18 Orang Tewas dan 20 Lainnya Luka
Perintah Presiden Soal Harga Tes PCR Rp300 Ribu Harus Dijalankan, Tak Boleh Ada Toleransi!

Mendagri Tegaskan Moratorium Tak Hambat Pemekaran Papua dan Papua Barat

Mendagri Tegaskan Moratorium Tak Hambat Pemekaran Papua dan Papua Barat Ilustrasi (Foto: Pantau.com/Amin H. Al Bakki)

Pantau.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagrri) Tjahjo Kumolo menegaskan, bahwa usulan pemekaran wilayah Papua dan Papua Barat tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mencabut lebih dulu moratorium pemekaran daerah otonomi baru.

"Oh enggak, beda lain. Ini dalam kebijakan strategis nasional, dasarnya udah ada UU nya hanya tertunda saja," kata Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Baca Juga: Soal Permintaan Pemekaran Wilayah Papua: Fadli Zon Setuju, tapi...

Tjahjo menegaskan, bahwa pemerintah akan menampung  dan akan melakukan kajian lebih lanjut terkait dengan usulan pemekaran wilayah Papua dan Papua Barat.

"Pemerintah tampung. Kami sedang cari dasar hukum untuk, karena itu kan keterkaitan dengan pemekaran dalam tanda petik provinsi sudah diatur di UU," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Sekitar 61 tokoh Papua dan Papua Barat mendatangi Istana Negara untuk berdialog langsung dengan Presiden Joko Widodo terkait situasi pasca kerusuhan di tanah Papua beberapa waktu lalu.

Dalam pertemuan yang digelar pada Selasa (10/9/2019) itu, para tokoh Papua sepakat mengajukan sejumlah tuntutan langsung ke Jokowi. Tuntutan itu disampaikan langsung oleh salah satu perwakilan tokoh Papua, Abisai Rollo.

Baca Juga: Infografis Daftar Tuntutan Tokoh Papua Kepada Jokowi

Salah satu tuntutannya adalah adanya pemekaran provinsi lima wilayah adat di Provinsi Papua-Papua Barat.

Terkait dengan permintaan pemekaran lima provinsi, Jokowi juga setuju namun tidak langsung lima kemungkinan dua atau tiga provinsi dulu. "Undang-undang mendukung ke sana (pemekaran), tinggal dan saya memang ingin ada usulan dari bawah, bukan dari kita," katanya.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Bagaskara Isdiansyah

Berita Terkait: