Menguak Tabir ‘Keppres SBY’, Gerbong Korupsi e-KTP?

Headline
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). (Foto: Facebook/Susilo Bambang Yudhoyono)Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). (Foto: Facebook/Susilo Bambang Yudhoyono)

Pantau.com – Langkah Setya Novanto (Setnov) untuk membongkar aktor intelektual lain di kasus mega korupsi e-KTP semakin jelas. Gamawan Fauzi yang hadir sebagai saksi dianggap memberikan keterangan tidak valid.


Firman Wijaya, selaku kuasa hukum Setnov pun mempertanyakan rumusan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 10 Tahun 2010 perihal ‘Pembentukan Tim Pengarah Penerbitan NIK dan Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional’ yang tidak diketahui oleh Gamawan Fauzi yang saat itu menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri.


“Beliau (Gamawan Fauzi) mengatakan secara tegas melakukan penolakan tentang e-KTP. Ini kan menjadi membingungkan sama sekali ini. Apa sih yang sesungguhnya, apa yang terjadi pada kasus e-KTP ini?,” terang Firman Wijaya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (29/1/2018).


Firman menjelaskan, penting untuk melihat siapa saja orang-orang yang menyusun Keppres tersebut. Menurutnya, wajar bila ada yang menyebutkan nama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 


Baca juga: Jika Terbukti Korupsi e- KTP, Gamawan Fauzi: Saya Siap Dihukum Mati


“Nah yang kita lihat ya, siapa yang merumuskan Keppres Nomor 10 Tahun 2010,” tuturnya.


Meski begitu, Firman masih enggan mengajukan nama SBY untuk dikonfrontir dalam satu persidangan. Nama SBY muncul saat fakta persidangan pada Kamis 25 Januari 2018 pekan lalu. Kala itu, mantan politisi Partai Demokrat Mirwan Amir menuding mantan Presiden ke-6 itu dianggap mengetahui proyek dari Kemendagri tersebut.


“Oh ndak (akan hadirkan SBY), itu saya rasa pemeriksaan di persidangan saja. Kan wajar pertanyaan muncul dari KPK kemudian kita uji secara silang. Itu bagian dari kita menguji. Karena ada kaitan nya Ternyata dengan Keppres Nomor 10 tahun 2010,” pungkas Firman.

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Widji Ananta