Pantau Flash
Menteri Edhy Bertolak ke Australia Bahas Budidaya Lobster
Arab Saudi Berhentikan Sementara Pelayanan Umrah Gara-gara Korona
'Wanita Bisa Hamil di Kolam Renang' Jadi Sorotan Media Internasional
Bayern Munchen Rilis Jersey Khusus Peringati Hari Jadi ke-120
Stadion Klabat Jadi Kandang Persipura di Liga 1 Musim 2020

MenkumHAM Sadari Persoalan Hukum Masih Terus Perlu Perbaikan

MenkumHAM Sadari Persoalan Hukum Masih Terus Perlu Perbaikan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly. (Foto: Antara)

Pantau.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly angkat bicara soal sentilan terkait persoalan hukum dalam pidato kebangsaan Presiden terpilih Joko Widodo dalam sidang tahunan MPR, DPR dan DPD. Menurut Yasonna memang perosoaln tersebut harus terus ada perbaikan.

"Ya memang itu ada perbaikan, terus kita harus diregulasi itu memang dari kerjaan yang harus ditingkatkan terus. Di daerah-daerah juga harus izin-izin pelayanan publik, penekanannya kan di sana," kata Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, (16/8/2019).

Baca Juga: Presiden Jokowi Sebut Tolak Ukur Keberhasilan Penegakan Hukum

Terutama misalnya di sektor pelayan publik, menurutnya memang ke depan masyarakat harus dipermudah lagi dalam proses perizinan usaha dan investasi.

"Regulasi bukan karena banyaknya, tetapi karena simpel dan mudah," ungkap Yasonna.

Sementara terkait dengan permasalahan regulasi, Yasonna mengatakan regulasi DPR dengan pemerintah harus sejalan dan benar. Benar dalam arti menciptakan peraturan yang berkualitas.

"Perbaikannya harus dari sistem pencegahannya manajemen keuangannya, proyeknya, semuanya membangun daripada titik pencegahan. Akan lebih baik tidak ada yang tertangkap harus sudah bagus sistemnya. Itu harus membangun sistem sehingga membangun korupsi tidak terjadi. Itu harus kita laksanakan," tuturnya.

Ketika disinggung soal banyaknya koruptor tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yasonna menjawab secara diplomatis.

"Kita kan terus berjalan dan bertahap, apa yang kurang kita evaluasi," tandasnya.

Baca Juga: Pidato di Sidang Tahunan MPR, Zulhas Serukan Amandemen Terbatas UUD 1945

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat dan bukan hanya jumlah orang dipenjarakan.

"(Penegakan hukum), harus juga diukur dari berapa potensi pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM bisa dicegah, berapa potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan. Ini perlu kita garis bawahi," kata Jokowi yang menggunakan baju tradisional Suku Sasak itu.

Dia mengatakan ukuran kinerja para penegak hukum dan HAM juga harus diubah termasuk kinerja pemberantasan korupsi, penegakan hukum yang keras harus didukung dan penegakan HAM yang tegas harus diapresiasi.

Tim Pantau
Editor
Adryan Novandia
Category
Nasional

Berita Terkait: